Penerimaan APBN di Malang Raya Menguat, Sinyal Ekonomi Bergerak Positif
- 15 Jul 2026 13:12 WIB
- Malang
RRI.CO.ID, Malang – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang hingga 30 Juni 2026 menunjukkan tren positif. Setelah sebelumnya sempat mengalami perlambatan, penerimaan negara kini kembali tumbuh seiring meningkatnya penerimaan pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Wilayah kerja KPPN Malang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan.
Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna menyebut bahwa capaian tersebut menjadi kejutan yang menggembirakan mengingat pada periode sebelumnya penerimaan perpajakan dan belanja negara sempat mengalami penurunan.
"Pertumbuhan tersebut ditopang oleh penerimaan perpajakan. Pajak Penghasilan (PPh) tercatat mencapai Rp3,87 triliun, meningkat 26,68 persen dibandingkan tahun sebelumnya," tuturnya.
Dalam mendukung pengendalian inflasi melalui program 4K (kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif), pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp146,58 miliar untuk wilayah Malang Raya dan Pasuruan.
Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna menyebut bahwa capaian tersebut menjadi kejutan yang menggembirakan mengingat pada periode sebelumnya penerimaan perpajakan dan belanja negara sempat mengalami penurunan.
"Ini agak surprise karena sebelumnya perpajakan turun, penerimaan turun, belanja juga turun. Sekarang terjadi pembalikan dengan trajektori yang positif. Penerimaan pajak, cukai naik, PNBP juga meningkat. Belanja memang sedikit turun karena alokasi Transfer ke Daerah (TKD) juga menurun, tetapi secara umum ini menunjukkan ekonomi kita tidak seburuk yang selama ini dipersepsikan. Ada tren yang positif dan kami lebih optimistis menghadapi tahun 2026," ungkap Rusna, Rabu (15/7/2026).
Berdasarkan data KPPN Malang, realisasi pendapatan negara hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp59,88 triliun, tumbuh 8,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year).
"Pertumbuhan tersebut ditopang oleh penerimaan perpajakan. Pajak Penghasilan (PPh) tercatat mencapai Rp3,87 triliun, meningkat 26,68 persen dibandingkan tahun sebelumnya," tuturnya.
"Sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencapai Rp6,44 triliun atau tumbuh 17,45 persen. Penerimaan cukai tetap menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp45,56 triliun, meningkat 2,84 persen secara tahunan," imbuh Rusna.
Selain itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya mencapai Rp240,31 miliar atau 82,16 persen dari target yang ditetapkan, sekaligus tumbuh 6,28 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di sisi belanja negara, realisasi hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp6,66 triliun atau 51,56 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp12,92 triliun.
Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp3,04 triliun atau 48,92 persen dari pagu, dengan pertumbuhan 9,72 persen secara tahunan.
Selain itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya mencapai Rp240,31 miliar atau 82,16 persen dari target yang ditetapkan, sekaligus tumbuh 6,28 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di sisi belanja negara, realisasi hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp6,66 triliun atau 51,56 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp12,92 triliun.
Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp3,04 triliun atau 48,92 persen dari pagu, dengan pertumbuhan 9,72 persen secara tahunan.
"Realisasi tersebut didukung belanja pegawai sebesar Rp2,27 triliun (58,86 persen), belanja barang Rp688,22 miliar (38,04 persen), serta belanja modal sebesar Rp82,25 miliar atau 15 persen dari pagu," ujarnya.
Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp3,62 triliun atau 54 persen dari alokasi. Penyaluran tersebut terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2,34 triliun atau 56,54 persen dari pagu, serta Dana Transfer Khusus sebesar Rp896,41 miliar atau 50,91 persen dari alokasi tahun anggaran 2026.
Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp3,62 triliun atau 54 persen dari alokasi. Penyaluran tersebut terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2,34 triliun atau 56,54 persen dari pagu, serta Dana Transfer Khusus sebesar Rp896,41 miliar atau 50,91 persen dari alokasi tahun anggaran 2026.
Dalam mendukung pengendalian inflasi melalui program 4K (kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif), pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp146,58 miliar untuk wilayah Malang Raya dan Pasuruan.
"Hingga akhir Juni, realisasi anggaran program tersebut telah mencapai Rp38,45 miliar atau 26,23 persen," kata dia.
Rusna berharap pemerintah daerah turut mempercepat pemenuhan persyaratan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa agar penyerapan anggaran dapat berjalan lebih optimal pada semester kedua tahun ini.
Pada kesempatan yang sama, KPPN Malang juga melaporkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang terus meningkat. Hingga 30 Juni 2026, nilai transaksi KKP mencapai Rp5,70 miliar melalui 2.233 transaksi. Meski demikian, masih terdapat sejumlah kendala, terutama perubahan pemegang KKP di satuan kerja yang belum segera dilaporkan kepada pihak bank sehingga menghambat proses administrasi.
"Dengan meningkatnya penerimaan negara dan terjaganya realisasi belanja, kami menilai kondisi fiskal di Malang Raya dan Pasuruan memang menunjukkan arah yang semakin baik. Tren ini harapannya mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi regional sekaligus memperkuat optimisme terhadap kinerja APBN sepanjang tahun 2026 ini," tutupnya.
Rusna berharap pemerintah daerah turut mempercepat pemenuhan persyaratan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa agar penyerapan anggaran dapat berjalan lebih optimal pada semester kedua tahun ini.
Pada kesempatan yang sama, KPPN Malang juga melaporkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang terus meningkat. Hingga 30 Juni 2026, nilai transaksi KKP mencapai Rp5,70 miliar melalui 2.233 transaksi. Meski demikian, masih terdapat sejumlah kendala, terutama perubahan pemegang KKP di satuan kerja yang belum segera dilaporkan kepada pihak bank sehingga menghambat proses administrasi.
"Dengan meningkatnya penerimaan negara dan terjaganya realisasi belanja, kami menilai kondisi fiskal di Malang Raya dan Pasuruan memang menunjukkan arah yang semakin baik. Tren ini harapannya mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi regional sekaligus memperkuat optimisme terhadap kinerja APBN sepanjang tahun 2026 ini," tutupnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....