RRI.CO.ID, Malang - Dinamika kebijakan dan faktor psikologis masyarakat turut memengaruhi kinerja APBN di wilayah Malang Raya dan Pasuruan sepanjang 2025, meskipun secara umum realisasi belanja dan pendapatan masih berada pada jalur yang terkendali. Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang, Muhammad Rusna pada Rabu 29 Januari 2026.
“Banyak kebijakan yang keluar di awal dan pertengahan tahun 2025, ini memengaruhi kepercayaan dan kehati-hatian masyarakat dalam berbelanja. Ada pesan tidak langsung kepada masyarakat untuk menahan konsumsi,” jelas Rusna.
Meski demikian, Rusna menilai kondisi ekonomi secara keseluruhan tidak berada dalam tekanan berat. Namun, faktor psikologis akibat kebijakan fiskal dan penyesuaian belanja pemerintah tetap memberi dampak.
Rusna juga menyoroti rendahnya pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di wilayah kerja KPPN Malang. Dari total pagu transaksi KKP yang mencapai sekitar Rp900 miliar, realisasi penggunaannya masih sangat minim.
Terkait penerimaan pajak, Rusna menuturkan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak serta-merta mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi secara signifikan. Menurutnya, kenaikan penerimaan PPN lebih banyak dipengaruhi oleh penyesuaian harga, bukan lonjakan volume transaksi.
“PPN memang naik, tetapi kenaikannya tidak besar. Itu lebih karena penyesuaian harga, bukan karena nilai transaksi yang melonjak. Dari sisi transaksi justru cenderung saling mengompensasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, secara umum tahun 2025 diwarnai oleh banyak kebijakan baru yang diberlakukan sejak awal hingga pertengahan tahun, sehingga menimbulkan efek kejut (shock) bagi pelaku ekonomi.
“Banyak kebijakan yang keluar di awal dan pertengahan tahun 2025, ini memengaruhi kepercayaan dan kehati-hatian masyarakat dalam berbelanja. Ada pesan tidak langsung kepada masyarakat untuk menahan konsumsi,” jelas Rusna.
Meski demikian, Rusna menilai kondisi ekonomi secara keseluruhan tidak berada dalam tekanan berat. Namun, faktor psikologis akibat kebijakan fiskal dan penyesuaian belanja pemerintah tetap memberi dampak.
“Porsi APBN itu sebenarnya relatif kecil dibanding total ekonomi nasional. Tapi secara psikologis, kebijakan pemerintah itu punya efek besar karena menjadi trigger bagi pelaku ekonomi,” katanya.
Rusna juga menyoroti rendahnya pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di wilayah kerja KPPN Malang. Dari total pagu transaksi KKP yang mencapai sekitar Rp900 miliar, realisasi penggunaannya masih sangat minim.
“Realisasi transaksi KKP masih sangat rendah, hanya sekitar 1,2 persen. Banyak satuan kerja yang masih menggunakan mekanisme tunai atau transfer biasa, padahal fasilitas KKP ini sudah disediakan,” ungkapnya.
Untuk tahun 2026, Rusna menekankan pentingnya peningkatan disiplin dan akurasi dalam perencanaan serta pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja. Ia mengingatkan bahwa ketidaktepatan dalam rencana kas dapat berdampak langsung pada penilaian kinerja pengelolaan anggaran.
“Ke depan, kami mendorong satuan kerja agar lebih disiplin dan akurat dalam menyusun rencana kas. Perubahan yang tidak terkontrol bisa menurunkan skor kinerja,” tegasnya.
Selain itu, percepatan belanja juga menjadi perhatian utama. Rusna menilai keterlambatan realisasi belanja di awal tahun akan mengurangi dampak stimulus APBN terhadap perekonomian.
“Kalau belanja baru dilakukan di pertengahan tahun, dampaknya justru bergeser ke tahun berikutnya. Ini bisa membuat asumsi pertumbuhan ekonomi menjadi kurang tepat,” pungkasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....