RRI.CO.ID, Malang - Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja KPPN Malang yang mencakup lima kabupaten/kota hingga 31 Desember 2025 mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp115,80 triliun. Capaian tersebut mengalami penurunan 2,50 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy).
Di sisi belanja, Rusna menjelaskan bahwa kinerja belanja negara hingga akhir Desember 2025 mencapai Rp14,91 triliun atau sekitar 96,54 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp15,45 triliun. Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp6,11 triliun atau 94,82 persen dari pagu, namun mengalami kontraksi 12,16 persen (yoy).
Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tersebut ditopang oleh realisasi belanja pegawai sebesar Rp4,09 triliun atau 98,40 persen, belanja barang Rp1,66 triliun atau 88,45 persen, belanja modal Rp345,02 miliar atau 87,25 persen, serta belanja bantuan sosial sebesar Rp15,71 miliar atau 99,37 persen.
Sementara itu, Belanja Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalurkan sebesar Rp8,81 triliun atau 97,77 persen dari alokasi. Penyaluran TKD didukung oleh realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp5,11 triliun atau 98,60 persen dari pagu, serta Dana Transfer Khusus sebesar Rp1,72 triliun atau 98,84 persen dari alokasi tahun anggaran 2025.
Dalam rangka pengendalian inflasi melalui program 4K, Rusna menambahkan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan belanja di wilayah Malang Raya dan Pasuruan dengan total pagu sebesar Rp143,58 miliar. Hingga 31 Desember 2025, realisasi belanja tersebut mencapai Rp123,19 miliar atau 85,80 persen.
“Diperlukan peran aktif pemerintah daerah di Malang Raya dan Pasuruan untuk mendorong OPD pengampu DAK Fisik agar mempercepat pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran, serta memperhatikan batas akhir penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di akhir tahun anggaran,” pungkasnya.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang, Muhammad Rusna mengatakan, realisasi pendapatan tersebut masih ditopang oleh penerimaan perpajakan.
“Pajak Penghasilan (PPh) tercatat sebesar Rp6,68 triliun atau tumbuh 2,58 persen (yoy). Sementara itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencapai Rp16,51 triliun, namun mengalami kontraksi sebesar 12,13 persen (yoy),” kata Rusna, Rabu (28/1/2026).
Menurutnya, penerimaan cukai masih menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp90,23 triliun, meskipun mengalami penurunan 1,83 persen (yoy).
“Selain perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya juga menunjukkan kinerja positif dengan realisasi sebesar Rp510,24 miliar atau mencapai 200,72 persen dari target, serta tumbuh 3,68 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Rusna.
Di sisi belanja, Rusna menjelaskan bahwa kinerja belanja negara hingga akhir Desember 2025 mencapai Rp14,91 triliun atau sekitar 96,54 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp15,45 triliun. Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp6,11 triliun atau 94,82 persen dari pagu, namun mengalami kontraksi 12,16 persen (yoy).
Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tersebut ditopang oleh realisasi belanja pegawai sebesar Rp4,09 triliun atau 98,40 persen, belanja barang Rp1,66 triliun atau 88,45 persen, belanja modal Rp345,02 miliar atau 87,25 persen, serta belanja bantuan sosial sebesar Rp15,71 miliar atau 99,37 persen.
Sementara itu, Belanja Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalurkan sebesar Rp8,81 triliun atau 97,77 persen dari alokasi. Penyaluran TKD didukung oleh realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp5,11 triliun atau 98,60 persen dari pagu, serta Dana Transfer Khusus sebesar Rp1,72 triliun atau 98,84 persen dari alokasi tahun anggaran 2025.
Adapun Dana Desa telah terealisasi sebesar Rp794,06 miliar atau sekitar 95,03 persen, yang disalurkan ke 738 desa di lima kabupaten/kota.
Dalam rangka pengendalian inflasi melalui program 4K, Rusna menambahkan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan belanja di wilayah Malang Raya dan Pasuruan dengan total pagu sebesar Rp143,58 miliar. Hingga 31 Desember 2025, realisasi belanja tersebut mencapai Rp123,19 miliar atau 85,80 persen.
“Diperlukan peran aktif pemerintah daerah di Malang Raya dan Pasuruan untuk mendorong OPD pengampu DAK Fisik agar mempercepat pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran, serta memperhatikan batas akhir penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di akhir tahun anggaran,” pungkasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....