KBRN, Malang : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang mencatat realisasi pendapatan negara di wilayah kerjanya mencapai Rp82,3 triliun hingga 30 September 2025. Angka ini mengalami kontraksi 1,40 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy).

Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, menjelaskan bahwa penurunan pendapatan terutama disebabkan oleh turunnya realisasi Pajak Penghasilan sebesar 16,48 persen dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 32,51 persen.

“Meski demikian, beberapa pos pendapatan seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), cukai, serta pajak lainnya justru menunjukkan peningkatan,” kata Rusna, Kamis (9/10/2025).

Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan kinerja positif dengan realisasi 127,82 persen dari target, tumbuh 7,96 persen.

“Sedangkan Belanja Negara Terealisasi 71,41 Persen. Dari sisi belanja, hingga akhir September 2025 realisasi belanja negara mencapai Rp10,8 triliun atau 71,41 persen dari total pagu. Namun, angka ini juga mengalami penurunan sebesar 5,08 persen (yoy),” ungkapnya.

Penurunan terutama terjadi pada belanja pemerintah pusat, yang turun 12,12 persen. Komponen belanja pegawai telah terealisasi 75,86 persen, belanja barang 53,84 persen, belanja modal 21,11 persen, dan belanja bantuan sosial 61,77 persen.

“Sementara itu, belanja transfer ke daerah (TKD) telah mencapai Rp6,6 triliun atau 75,13 persen dari pagu. Kinerja TKD didorong oleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp4 triliun (79,08 persen), Dana Transfer Khusus sebesar Rp1,2 triliun (71,10 persen), serta Dana Desa sebesar Rp741,1 miliar (88,69 persen),” kata dia.

“Sedangkang Penyaluran Dana Desa tahap II telah menjangkau 540 desa, meliputi 260 desa di Kabupaten Malang, 265 desa di Kabupaten Pasuruan, dan 15 desa di Kota Batu,” imbuhnya.

Secara spasial, wilayah Kota Malang mencatat inflasi 0,39 persen (mtm) dan 2,67 persen (yoy) pada September 2025, lebih tinggi dari rata-rata inflasi Jawa Timur dan nasional. Sementara itu, wilayah Pasuruan mengalami inflasi 0,28 persen (mtm) dan 2,59 persen (yoy), sedikit di atas rata-rata provinsi namun di bawah nasional.

“Komoditas penyumbang utama inflasi antara lain daging ayam ras, emas perhiasan, dan sigaret kretek mesin,” ungkap Rusna.

Dalam rangka pengendalian inflasi melalui program 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif), realisasi belanja K/L yang mendukung pengendalian inflasi di wilayah Malang Raya dan Pasuruan tercatat Rp81,6 miliar (60,28 persen) dari total pagu Rp135,3 miliar.

Dari sisi pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Malang Raya dan Pasuruan menunjukkan tren peningkatan konsisten pada periode 2020–2024.

IPM tertinggi tercatat di Kota Malang dengan nilai 84,68 pada tahun 2024, naik dari 83,39 pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini ditopang oleh meningkatnya umur harapan hidup, lama sekolah, serta pengeluaran riil per kapita.

“Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah Malang Raya dan Pasuruan juga terus menurun. Di Kota Malang, TPT turun dari 9,65 persen pada 2020 menjadi 6,10 persen pada 2024, sedangkan di Kota Batu tercatat 3,63 persen, menjadi yang terendah di kawasan tersebut,” ungkapnya.

“Wilayah Pasuruan juga mencatat penurunan signifikan dalam periode yang sama. Penurunan TPT menunjukkan indikator positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan penyerapan tenaga kerja,” imbuh Rusna.