KBRN, Malang : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang menyebut hingga 31 Agustus 2025, realisasi pendapatan negara tercatat Rp74,3 triliun atau tumbuh 0,37% dibanding periode yang sama tahun lalu (y-o-y). Kinerja pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Malang ini meliputi lima daerah, yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan.

Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna menjelaskan, pendapatan negara ditopang penerimaan cukai sebesar Rp59,3 triliun atau naik 4,76%.

“Sementara itu, penerimaan pajak penghasilan Rp3,8 triliun atau turun 15,44% dan PPN Rp7,9 triliun atau turun 33,69%. Untuk PNBP lainnya terealisasi Rp329,1 miliar atau 167,8% dari target, dengan pertumbuhan 7,03% dibanding tahun sebelumnya,” ungkap Rusan dalam rilis kinerja APBN, Selasa (16/9/2025).

Untuk belanja negara, realisasi mencapai Rp9,6 triliun (64,11%), turun 4,18% (y-o-y). Belanja pemerintah pusat juga menurun 13,69% dengan rincian: belanja pegawai 68,92%, belanja barang 46,77%, belanja modal 15,37%, dan belanja bansos 49,50%.

“Belanja transfer ke daerah tercatat Rp6 triliun (67,50%), terdiri dari DAU Rp3,5 triliun (69,32%), DAK Rp1,1 triliun (65,41%), dan dana desa Rp682,2 miliar (81,64%) yang telah disalurkan ke 465 desa,” paparnya.

Dari sisi inflasi, Kota Malang pada Agustus 2025 mengalami deflasi 0,07% (m-t-m) dengan inflasi tahunan 2,13%, lebih rendah dari rata-rata Jawa Timur dan nasional. Sebaliknya, Pasuruan mencatat deflasi 0,10% (m-t-m) namun inflasi tahunan lebih tinggi, yakni 2,30%.

“Komoditas yang berpengaruh antara lain tomat, cabai rawit, telur ayam ras, bensin, sawi putih, dan labu siam,” kata dia.

Dalam upaya pengendalian inflasi melalui program 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif), belanja K/L dengan tagging inflasi di Malang Raya dan Pasuruan mencapai Rp62,6 miliar (46,13%) dari alokasi Rp135,7 miliar.

“Dari sisi pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Malang Raya dan Pasuruan periode 2020–2024 terus meningkat. Kota Malang mencatat IPM tertinggi pada 2024, yakni 84,68, naik dari 83,39 pada tahun sebelumnya,” tutur Rusna.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menunjukkan tren menurun. Kota Malang mencatat TPT 6,10% pada 2024, turun dari 9,65% pada 2020.

“Kota Batu menjadi yang terendah dengan 3,63%. Penurunan serupa terjadi di Pasuruan, menandakan adanya perbaikan ekonomi, peningkatan penyerapan tenaga kerja, serta keberhasilan program ketenagakerjaan lokal di Malang Raya dan Pasuruan,” tandasnya.