KBRN, Malang : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang terus mendorong agar satker kementerian dan lembaga melakukan digitalisasi dalam penggunaan APBN, salah satunya melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP). KKP ini adalah alat pembayaran yang digunakan untuk belanja yang dibebankan pada APBN.

Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna mengungkapkan, hingga April 2025, jumlah transaksi dengan KKP di wilayah KPPN Malang yang terdiri dari Malang Raya dan Pasuruan sebanyak 320 dengan nominal Rp 1.650.974.975.

"Berdasarkan data jumlah satker pengguna KKP memang meningkat, pada Januari ada 10 satker, Februari 30 satker, sementara Maret dan April ada 35 satker. Ke depan terus kami dorong satker lain menggunakan cashless," ujar Rusna, Senin (19/5/2025).

Ia menyebut ada beberapa kendala atau hambatan yang dialami satuan kerja dalam penggunaan KKP ini. Diantaranya terbitnya KKP yang tak kunjung diterima, KKP satker masih proses pembuatan di bank pusat, serta perubahan pemegang KKP di satker tidak segera diajukan ke bank.

"Sebenarnya ini bukan soal sulit tidaknya, tetapi biasa atau tidaknya. Padahal digitalisasi lebih nyaman, hemat dan efisien," katanya.

Untuk mendorong digitalisasi dan penggunaan KKP ini, maka KPPN Malang telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya melalui sosialisasi baik kepada satker, maupun pelaku UMKM/vendor minimal dua kali dalam sebulan.

"Kami juga melakukan koordinasi dengan perbankan, serta memberikan apresiasi pada satker pengguna KKP terbaik," tuturnya.