KBRN, Malang : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia untuk memperkuat tata kelola guna menghadapi berbagai tantangan struktural dan eksternal.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Issabella Wattimena, dalam Seminar Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPD Seluruh Indonesia (FKDK-BPDSI) yang berlangsung di Malang,.

“BPD perlu mewaspadai berbagai risiko yang sedang berkembang, seperti serangan siber, risiko salah saji laporan keuangan, dan dampak risiko geopolitik terhadap sektor riil,” ujar Sophia, Jumat (17/1/2025).

Sophia menegaskan bahwa untuk menghadapi tantangan ini, BPD harus menjalankan roadmap penguatan 2024–2027 dengan fokus pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengembangan SDM guna meningkatkan kinerja operasional.

Ia juga mengingatkan pentingnya peran Dewan Komisaris dalam memastikan prinsip tata kelola dijalankan di semua tingkat organisasi.

“Optimalisasi peran komite audit sangat esensial untuk menunjang efektivitas Dewan Komisaris. Satuan Kerja Audit Internal juga harus memiliki jalur pelaporan yang independen kepada Komite Audit,” tambahnya.

Selain penguatan tata kelola dan integritas, Sophia menyampaikan pandangan tentang pertumbuhan ekonomi ke depan, termasuk bentuk dukungan OJK untuk memperluas penyaluran kredit.

Fokus utamanya adalah mendukung program pemerintah, seperti pembangunan 3 juta rumah dan peningkatan pembiayaan UMKM.

Dalam acara yang sama, Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhi Karyono, menekankan pentingnya peran BPD sebagai mitra strategis pemerintah. Ia berharap BPD dapat merumuskan kebijakan inovatif dan adaptif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Kolaborasi antara pemerintah, sektor perbankan, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Adhi.

Melalui forum ini, diharapkan BPD mampu meningkatkan daya saingnya dan tetap relevan di tengah tantangan zaman.