KBRN, Probolinggo; Pembahasan pendapatan daerah dalam rapat Komisi III DPRD Kota Probolinggo kembali mengemuka, terutama terkait kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi tiang provider telekomunikasi.

Dari sebelumnya 12 miliar, target PAD naik menjadi 13 miliar, atau terdapat tambahan sekitar Rp 2 miliar yang bersumber dari penarikan retribusi provider.

Anggota Komisi III, Eko Purwanto, mempertanyakan dasar perhitungan kenaikan tersebut.

Ia menilai tambahan Rp 2 miliar bukan angka kecil sehingga harus disertai proyeksi yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Tambahan dua miliar itu besar. Perhitungannya harus jelas agar benar-benar bisa tercapai pada tahun 2026,” ujar Eko dalam rapat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo, Setyo Rini Sayekti, menjelaskan bahwa kenaikan PAD berasal dari ketentuan baru yang tercantum dalam Perda terkait pemanfaatan tiang utilitas. Dalam aturan terbaru, setiap tiang provider dikenakan retribusi sebesar Rp 15 ribu per tiang per tahun.

“Perhitungannya berasal dari data pengajuan rekomendasi yang kita keluarkan. Tahun ini ada 2.080 tiang yang diajukan, dan itu berasal dari 17 provider. Karena itu, mereka sekarang diwajibkan mengurus izin sesuai Perda terbaru,” jelas Setyo Rini.

Eko Purwanto kemudian menegaskan bahwa meski aturan retribusi sudah jelas, pemerintah harus memastikan adanya pendampingan bagi para provider dalam proses perizinan.

Menurutnya, data jumlah tiang sudah tersedia sehingga tidak seharusnya perizinan menjadi penghambat pencapaian target.

“Pemilik provider ini perlu dibantu. Datanya sudah ada, tinggal memastikan proses perijinannya berjalan lancar,” katanya.

Ia juga meminta agar dinas menetapkan target waktu dan tahapan yang terukur sehingga pencapaian PAD dapat dimonitor dengan baik.

“Perlu timeline yang jelas supaya tambahan PAD ini tidak sekadar target, tetapi benar-benar tercapai,” tegasnya.

Rapat Komisi III akan dilanjutkan dengan pembahasan mendetail terkait perhitungan dan proyeksi pendapatan dari sektor lain untuk memastikan penyusunan APBD 2026 berjalan sesuai koridor fiskal daerah