KBRN, Malang: Developer Properti Indonesia (Deprindo) resmi mengukuhkan Pengurus DPP masa bakti 2025–2028 dalam seremoni pelantikan dan Rapimnas di Ballroom Hotel Akmani, Jakarta. Pelantikan ini menandai komitmen baru organisasi dalam memperkuat sinergi nasional untuk menekan backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit.

Acara tersebut dihadiri para pemangku kepentingan strategis, termasuk Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho serta Direktur Pembiayaan Perumahan Perkotaan Buhari Sirait yang mewakili Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP). Jajaran pimpinan perbankan seperti BTN, BNI, dan BRI juga turut hadir sebagai mitra pembiayaan perumahan.

Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan Mars Deprindo, pembacaan SK kepengurusan, hingga pengucapan sumpah yang menandai dimulainya tugas pengurus baru. Jarot Warjito resmi menjabat sebagai Ketua Umum Deprindo periode 2025–2028.

Jarot menegaskan bahwa Deprindo siap menjadi penggerak ekosistem properti nasional yang lebih solid dan inklusif. “Ini amanah besar untuk membantu saudara-saudara kita yang belum memiliki hunian layak. Kita bersama mengejar target 3 juta rumah,” ujarnya, Minggu (23/11/2025).

Ia menekankan pemerataan pembangunan melalui program Sapta Cita, termasuk melahirkan local hero baru di berbagai daerah agar pertumbuhan tidak terpusat di kota besar.

“Kolaborasi dengan pemerintah, perbankan, dan asosiasi menjadi kunci,” katanya.

Dalam 100 hari kerja pertama, Deprindo memprioritaskan digitalisasi dan penyusunan database anggota yang terintegrasi untuk pemetaan kapasitas proyek.

“Kita sentralisasi data sehingga setiap klaster kecil, menengah, besar mendapat perlakuan berbeda,” tambah Jarot. Pelatihan anggota, riset, dan advokasi kebijakan juga menjadi prioritas.

Ucapan selamat kepada para pengurus Deprindo.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengucapkan selamat sekaligus menyoroti peran strategis pengembang dalam menyalurkan kebijakan negara kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Backlog perumahan yang 83 persen berasal dari MBR membutuhkan kolaborasi besar,” ucapnya.

Heru menegaskan Tapera bertindak sebagai operator investasi pemerintah untuk pembiayaan melalui FLPP yang memerlukan dukungan penuh perbankan dan pengembang.

Mewakili KemenPKP, Buhari Sirait menyampaikan komitmen pemerintah memperkuat iklim industri properti.

“Pembangunan rumah rakyat akan berhasil jika sektor swasta tumbuh kuat dan produktif,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa pengembang merupakan garda terdepan penyediaan hunian dalam mewujudkan target 3 juta rumah.