KBRN, Probolinggo : PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 9 Jember terus memperkuat sinergi dengan berbagai institusi. Kali ini, Daop 9 Jember menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo terkait kerja sama dalam penanganan permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Vice President KAI Daop 9 Jember, Hengky Prasetyo, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Dodik Hermawan di Kantor Kejari Probolinggo. Kerjasama ini menjadi wujud komitmen kedua pihak untuk memperkuat perlindungan hukum sekaligus mendukung operasional perkeretaapian yang lebih profesional dan berintegritas.

“Kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri ini merupakan bagian dari upaya KAI menjaga keberlangsungan layanan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kami berharap dukungan hukum yang diberikan dapat memastikan setiap langkah operasional perusahaan terlindungi secara legal, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal,” terang Hengky, Selasa (9/9/2025).

Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pendampingan, serta tindakan hukum lain yang diperlukan dalam menangani perkara perdata dan tata usaha negara.

Selain itu, kerjasama ini juga mendukung percepatan investasi, pembangunan proyek strategis perkeretaapian, hingga pemulihan aset yang dikuasai pihak ketiga.

Hengky menegaskan, tantangan hukum dalam dunia perkeretaapian tidak jarang muncul seiring dengan kompleksitas operasional dan pengelolaan aset. Karena itu, sinergi bersama Kejaksaan menjadi langkah strategis untuk memastikan kepastian hukum, meningkatkan transparansi, sekaligus mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat.

“MoU ini adalah bukti nyata komitmen KAI dan Kejaksaan dalam mendorong akuntabilitas dan keberlanjutan layanan publik. Kami percaya, kerja sama ini akan menjadi pondasi kuat dalam mendukung transportasi kereta api yang semakin andal dan terpercaya,” imbuhnya.

Langkah ini juga sejalan dengan agenda nasional Asta Cita Presiden RI, khususnya dalam bidang Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi melalui penegakan hukum yang tegas, kolaboratif, dan akuntabel.