RRI.CO.ID, Malang - Polemik busana khas Kota Malang yang diluncurkan 1 April 2026 mencuat setelah seniman dan budayawan mengaku tidak dilibatkan dalam proses perumusannya, sehingga memicu kritik terhadap mekanisme penetapan yang dinilai kurang terbuka.

Penggagas Kampung Budaya Polowijen, Isa Wahyudi, menyampaikan bahwa ia bersama sekitar 112 seniman dan budayawan Malang minggu lalu Kamis 9 April 2026 melakukan audiensi dengan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang. Langkah ini merupakan respon atas keresahan para seniman.

“Banyak hal yang disampaikan, terutama dari para budayawan sepuh kota Malang,” ujarnya dalam Dialog Malang Menyapa, Rabu 15 April 2026.

Ia menilai persoalan utama terletak pada kurangnya komunikasi publik dalam proses penetapan desain.

“Publik tidak pernah tahu prosesnya, tidak ada seminar atau sarasehan, tiba-tiba sudah selesai. Ada kejutan,” ungkap pria yang biasa dike.

Menurutnya, desain busana yang muncul juga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

“Soal desain sangat relatif, tapi problemnya tidak dikomunikasikan ke publik secara menyeluruh,” katanya.

Ki Demang menegaskan bahwa tidak ada pelibatan langsung terhadap seniman dan budayawan dalam proses tersebut.

“Tidak ada satupun yang diajak bicara, padahal yang hadir saat audiensi itu banyak pelaku seni budaya,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa upaya pengajuan busana khas Malang sebenarnya telah dilakukan sejak lama oleh para seniman.

“Sejak 2017 sudah ada gerakan, bahkan sampai penelitian, tapi tidak kunjung ditetapkan atau respon dari pemerintah,” ujarnya.

Untuk itu, ia mendorong agar proses penetapan dilakukan melalui mekanisme yang lebih terbuka dan partisipatif.

“Harus melalui kajian, FGD, sarasehan, atau bahkan lomba dengan juri kompeten,” ungkapnya.

Ki Demang yang juga sebagai Ketua Asosiasi Perajin Batik Kota Malang tersebut berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog bersama masyarakat agar polemik ini tidak berlarut. “Harapannya duduk bersama, membicarakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat agar bisa menjadi kesepakatan bersama,” imbuhnya.

Ia menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu tindaklanjut dari tuntutan dan rekomendasi yang telah disampaikan melalui Komisi D DPRD Kota Malang. Seniman dan budayawan berharap Walikota Malang tidak anti kritik, mau bertemu dengan seniman dan budayawan untuk diskusi dan mengakomodir pendapat mereka soal baju khas kota Malang.(Meuthia)