RRI.CO.ID, Malang - Koperasi Wanita Pundi Arta Jaya (Kopwan PAJ) Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, menunjukkan langkah progresif dalam penguatan kelembagaan melalui rapat evaluasi empat bulanan yang digelar di Warkop Digital P.A.J, Sabtu (25/4/2026).

Rapat yang dipimpin Ketua Kopwan PAJ, Erlin Sulistyawati, bersama jajaran pengurus dan pengawas ini membahas evaluasi kinerja sekaligus arah transformasi koperasi menuju model yang lebih modern dan kolaboratif. Salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut adalah rencana perubahan Anggaran Dasar (AD) untuk mengadopsi skema koperasi model multipihak, merujuk pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021. Penguatan ini turut melibatkan sinergi dengan Rumah Hukum Indonesia Kota Malang.

Selain itu, koperasi wanita yang berbasis komunitas dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota ini bergerak melalui kegiatan usaha bersama, simpan pinjam, serta pemberdayaan ini menyoroti pentingnya peran paralegal dalam struktur koperasi, mengacu pada Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Permenkum Nomor 34 Tahun 2025.

Disela pertemuan, Satriya Nugraha,S.P., CPLA selaku Ketua DPD Rumah Hukum Indonesia, Kota Malang menegaskan bahwa koperasi model multipihak membuka peluang kemitraan lebih luas, mulai dari akademisi, pelaku usaha, hingga sektor pemerintah.

“Transformasi ini akan menjadikan koperasi lebih adaptif, profesional, dan mampu menjangkau kolaborasi strategis” ujarnya.

Paralegal diharapkan mampu mendukung aspek hukum koperasi, mulai dari penyusunan dokumen, pendampingan sengketa, hingga edukasi hukum bagi anggota. Langkah strategis ini diharapkan mampu menarik partisipasi masyarakat Desa Ngijo untuk bergabung, sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai pusat pemberdayaan ekonomi, literasi digital, dan layanan hukum berbasis komunitas.

Kolaborasi antara Kopwan PAJ, Rumah Hukum Indonesia, dan mitra lainnya penting diproyeksikan menjadi model pengembangan koperasi wanita modern di wilayah Kabupaten Malang yang berdampak.