RRI.CO.ID – Malang: Kondisi infrastruktur Kota Malang dari perspektif hard infrastructure menunjukkan sejumlah tantangan serius yang perlu segera mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Hal ini berkaitan erat dengan keseimbangan antara pembangunan fisik dan daya dukung lingkungan yang semakin tertekan.

“Dalam konteks ruang terbuka hijau, kebutuhan ideal sebesar 30 persen dari luas wilayah kota belum terpenuhi hingga saat ini. Dari total kebutuhan sekitar 3.300 hektare, ketersediaan RTH baru mencapai kisaran 1.600 hingga 1.800 hektare atau sekitar 15 hingga 16 persen,” ujar Adipandang Yudono S.Si., MURP., Ph.D: Pakar Tata Kota; Dosen Perencanaan Wilayah Dan Kota FT Universitas Brawijaya, dalam Malang Menyapa, Selasa (31/03/2026).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kota Malang masih jauh dari standar ideal yang diamanatkan dalam perencanaan tata ruang wilayah. Kekurangan ruang terbuka hijau ini berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan dan meningkatnya potensi bencana perkotaan.

“Salah satu dampak nyata adalah meningkatnya kejadian banjir yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir di Kota Malang. Pada tahun 2023 tercatat sekitar 30 kejadian banjir dengan 182 titik genangan, sementara tahun 2025 meningkat menjadi 45 kejadian di 290 titik genangan. Peningkatan ini menunjukkan lonjakan sekitar 64 persen yang menjadi sinyal adanya tekanan serius terhadap daya dukung lingkungan kota. Minimnya ruang terbuka hijau menjadi salah satu faktor yang memperburuk kemampuan kota dalam menyerap air dan mengurangi risiko banjir,” imbuhnya.

Selain itu, tekanan juga terlihat pada sektor transportasi yang semakin padat akibat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya. Data tahun 2022 mencatat jumlah sepeda motor mencapai 346.567 unit yang berkontribusi terhadap meningkatnya kemacetan di berbagai ruas jalan.

“Dampaknya, rata-rata waktu kemacetan yang dialami masyarakat mencapai sekitar 39,3 jam per orang setiap tahunnya di Kota Malang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas infrastruktur transportasi belum mampu mengimbangi pertumbuhan kendaraan dan mobilitas Masyarakat,” ungkapnya.

Di sisi lain, secara klasifikasi kota, Kota Malang mulai mengarah menjadi kota metropolitan berdasarkan jumlah penduduk de facto yang telah melampaui satu juta jiwa. Hal ini membawa konsekuensi bahwa sarana dan prasarana harus ditingkatkan sesuai standar kota metropolitan, bukan lagi kota menengah.