RRI.CO.ID, Malang - Program 3 juta rumah yang menjadi bagian dari prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai masih menghadapi tantangan besar di lapangan. Mulai dari harga tanah yang terus melambung, biaya material bangunan yang meningkat, hingga persoalan perizinan dan keterbatasan lahan membuat penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah belum sepenuhnya mudah diwujudkan.

Wakil Sekretaris Jenderal Real Estate Indonesia, Drs. H. Muhammad Tri Wediyanto M.Si., mengungkapkan backlog perumahan nasional yang mencapai hampir 10 juta unit harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, tanpa keberpihakan nyata dari negara, program 3 juta rumah akan sulit tercapai.

“Kalau tidak ada political will dari pemerintah, backlog ini akan menjadi monumen backlog. Pemerintah harus hadir,” ujarnya dalam dialog di Pro 1 RRI Malang, Sabtu (23/5/2026).

Tri menjelaskan, tantangan terbesar pengembang rumah subsidi saat ini adalah persoalan lahan. Harga tanah di kawasan perkotaan dinilai sudah tidak memungkinkan untuk pembangunan rumah subsidi dengan harga jual yang ditetapkan pemerintah.

“Untuk membangun rumah murah, harga tanah idealnya tidak lebih dari Rp300 ribu per meter. Kalau lebih dari itu sudah tidak nutut,” katanya.

Selain harga tanah, pengembang juga menghadapi tekanan akibat kenaikan harga material bangunan dan biaya tenaga kerja. Namun di sisi lain, harga jual rumah subsidi tetap dibatasi pemerintah. Di Jawa Timur misalnya, harga rumah subsidi masih berada di kisaran Rp166 juta meski biaya pembangunan terus meningkat.

“Pengembang membangun ditentukan pasar, tapi harga jual ditentukan pemerintah. Jadi memang dibutuhkan dukungan kebijakan,” tegasnya.

Meski demikian, Tri mengapresiasi sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang mulai memberikan kemudahan bagi pengembang dan masyarakat. Di antaranya pembebasan BPHTB, kemudahan IMB, hingga fasilitas perpajakan yang menurutnya baru benar-benar dirasakan di era pemerintahan saat ini. Namun ia menilai masih diperlukan langkah lanjutan, khususnya dalam percepatan pengadaan lahan dan penyelesaian persoalan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang banyak menghambat proyek rumah subsidi.

Sebagai solusi, REI mendorong pembentukan tim percepatan pembangunan rumah murah mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Tim tersebut diharapkan melibatkan seluruh instansi terkait seperti BPN, PLN, hingga pemerintah daerah agar persoalan perizinan dan pertanahan dapat diselesaikan lebih cepat.

“Kalau ada tim percepatan, semua masalah bisa cepat ditangani dan penerjemahan aturan di daerah bisa seragam,” kata Tri.