RRI.CO.ID, Malang - BPBD Kabupaten Pasuruan terus memperkuat langkah mitigasi menghadapi ancaman kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Pasuruan. Meski pola musim kemarau tahun ini masih diselingi hujan, pemerintah daerah mulai menyiapkan berbagai langkah preventif untuk memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi saat musim kering mencapai puncaknya.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Hariyadi menyebutkan, pada tahun 2025 terdapat tiga kecamatan yang mengalami kekeringan, yakni Winongan, Lumbang, dan Paserpan. Dari wilayah tersebut tercatat ada enam desa dan 23 dusun terdampak kekurangan air bersih. Meski jumlahnya menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan agar dampaknya tidak meluas.

“Pada 2023 ada 18 kecamatan terdampak kekeringan, tahun 2024 turun menjadi tujuh kecamatan, dan tahun 2025 tinggal tiga kecamatan. Ini menunjukkan upaya mitigasi mulai berjalan, tetapi kami tetap siaga,” ujarnya saat dialog Malang Menyapa di RRI Malang, Rabu (13/5/2026)

Sebagai langkah preventif, BPBD Kabupaten Pasuruan telah mendistribusikan terpal penampung air hujan ke wilayah rawan kekeringan sejak satu bulan terakhir. Terpal tersebut digunakan warga untuk menampung air hujan yang kemudian dimanfaatkan bagi kebutuhan rumah tangga, hewan ternak, hingga pertanian. Selain itu, BPBD juga mulai membangun tandon-tandon air baru di sejumlah dusun terdampak.

Sugeng menjelaskan, pemerintah daerah juga melakukan perbaikan sarana distribusi air apabila ditemukan kerusakan pompa di desa-desa rawan kekeringan. Salah satu penanganan dilakukan di wilayah Karangjati yang sempat mengalami gangguan pompa air sehingga distribusi air bersih harus dibantu oleh PDAM. “Kalau ada kerusakan pompa, kami segera koordinasi agar distribusi air tetap berjalan. Bantuan air bersih juga langsung dikirim supaya kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” jelasnya.

Untuk jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menargetkan pembangunan instalasi air permanen di wilayah rawan kekeringan mulai tahun 2027. Menurut Sugeng, sebenarnya sumber air tersedia, namun tantangan terbesar berada pada sistem distribusi menuju permukiman warga. “Sumber air itu ada, tinggal bagaimana membangun jaringan distribusi dan pipa airnya. Ini menjadi prioritas strategis pemerintah daerah ke depan,” katanya.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, PMI, dunia usaha, dan berbagai pihak lain dalam menghadapi ancaman kekeringan. Ketika kondisi memburuk, BPBD akan segera melakukan rapat koordinasi untuk meningkatkan status siaga menjadi tanggap darurat kekeringan agar distribusi bantuan air bersih dapat dilakukan lebih cepat dan terorganisir.