RRI.CO.ID, Malang – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya menghadapi tantangan teknis, tetapi juga memunculkan keresahan di kalangan mitra penyedia dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sejumlah pelaku usaha mengeluhkan kebijakan penghentian operasional atau suspend yang dinilai dilakukan tanpa pemberitahuan jelas.

Ketua DPW GAPEMBI Jawa Timur Makhrus Sholeh mengungkapkan, kondisi tersebut merugikan mitra yang telah berinvestasi besar dalam penyediaan dapur MBG.

Ia menyebut, setiap dapur membutuhkan investasi hingga sekitar Rp2 miliar untuk penyediaan alat, gedung, hingga tenaga kerja. Namun, saat terjadi suspend mendadak, operasional langsung terhenti tanpa kejelasan.

“Kami nggak ingin ujug-ujug disuspend tanpa pemberitahuan. Ini merugikan mitra,” ujarnya. Kamis 9 April 2026.

Menurut Makhrus, kondisi ini juga berdampak pada kewajiban pembayaran, termasuk biaya sewa yang sudah disepakati sebelumnya namun akhirnya tidak dibayarkan akibat penghentian operasional.

Selain merugikan mitra, penghentian tersebut juga berdampak pada distribusi makanan ke penerima manfaat. Ia menyebut, saat dapur tidak beroperasi, pengiriman makanan ke sekolah-sekolah ikut terhenti.

“Sekolah-sekolah pada waktu disuspend nggak dikirim. Anak-anak sampai tanya karena biasanya dapat MBG,” katanya.

Meski demikian, Makhrus menegaskan pihaknya telah berkomunikasi dengan koordinator wilayah untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Beberapa kendala teknis yang menjadi penyebab suspend mulai diidentifikasi.

Ia menambahkan, GAPEMBI Jatim akan mendorong anggotanya untuk lebih disiplin dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP) dan petunjuk teknis (juknis) dari Badan Gizi Nasional.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain kelengkapan sertifikasi halal, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), hingga proses administrasi yang harus dipenuhi oleh setiap dapur.

Di sisi lain, pihaknya juga menyoroti pentingnya perlindungan tidak hanya bagi mitra, tetapi juga bagi penerima manfaat agar kualitas makanan tetap terjaga.

Ke depan, GAPEMBI Jatim akan memperkuat koordinasi hingga tingkat kabupaten/kota untuk memastikan program MBG berjalan lebih optimal dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat.