RRI.CO.ID, Malang - Program Sekolah Rakyat yang diresmikan Prabowo Subianto dinilai memiliki potensi besar dalam memutus rantai anak putus sekolah, tetapi masih menyisakan sejumlah tantangan di lapangan.

Hal tersebut disampaikan Dosen Administrasi Publik FIA Universitas Brawijaya, Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA. dalam Dialog Malang Menyapa pada edisi Rabu, 14 Januari 2026.

Ia menilai, secara jangka pendek Sekolah Rakyat menjadi alternatif pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu mengakses sekolah formal karena kendala biaya tidak langsung seperti seragam dan buku.

“Sekolah Rakyat ini bagus jika dilihat dari jangka pendek,” ujarnya.

Namun demikian, Andhyka Muttaqin menilai pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas dan banyaknya peserta didik, melainkan juga menyangkut keberlanjutan kebijakan.

“Keberlanjutan ini seperti apa? Jika nanti 2029 pak Prabowo tidak menjabat lagi, apakah sekolah rakyat ini akan berhenti?,” ucapnya.

Ia juga mempertanyakan posisi Sekolah Rakyat dalam sistem pendidikan nasional, apakah bersifat sementara atau setara dengan sekolah formal.

“Apakah nanti adik-adik bisa berlanjut ke jenjang sekolah yang lebih tinggi atau sekolah non formal?,” ungkapnya.

Ketidakjelasan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi keberlanjutan pendidikan peserta didik ke jenjang yang lebih tinggi.

Andhyka Muttaqin menilai Sekolah Rakyat perlu diintegrasikan ke pendidikan nasional dan diposisikan sebagai jalur transisi menuju sekolah formal. Integrasi kurikulum dan kejelasan status kelembagaan dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan program tersebut.

Selain aspek kelembagaan, pendanaan Sekolah Rakyat juga perlu dirancang secara berkelanjutan. Ketergantungan pada anggaran pemerintah semata dinilai belum cukup kuat untuk menopang keberlangsungan program dalam jangka panjang.

“Hal ini bisa dilakukan dengan pengadaan dana abadi pendidikan seperti di Universitas Brawijaya. Jadi saat pergantian kepemimpinan dan tidak ada dana, dana abadi ini bisa jadi solusi keberlanjutan Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Sekolah Rakyat.

“Yang namanya Sekolah Rakyat seharusnya benar-benar milik rakyat. Yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ini masih minim. Semua ter-instruksi dari pemerintah pusat. Misalnya, dengan membentuk dewan pengelola berbasis komunitas. Ini akan mengurangi ketergantungan pada pemerintah yang bisa menjadi penopang keberlanjutan paling kuat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Andhyka mengingatkan agar orientasi Sekolah Rakyat tidak semata mengejar jumlah titik sekolah yang berdiri, melainkan memastikan kebermanfaatan dan keberlanjutan pendidikan.

“Harus jelas bagaimana kurikulumnya, seperti apa target lulusannya, dan ke arah mana pendidikan itu dibawa ke depan. Karena itu, pondasi kebijakan dan infrastrukturnya harus kuat supaya bisa dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya,” tegasnya. (Meuthia Adzkiya)