BPN NTT Luncurkan Layanan Pengukuran Terjadwal di Sumba Barat Daya

RRI.CO.ID, Kupang - Transformasi pelayanan pertanahan terus diperkuat oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui launching layanan pengukuran terjadwal di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya, Selasa, 15 September 2026.

Layanan ini dihadirkan untuk memberikan kepastian dan keteraturan dalam proses pengukuran tanah, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan pertanahan yang lebih mudah diprediksi. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, I Ketut Gede Ary Sucaya, S.T., M.Sc., hadir langsung dalam kegiatan tersebut didampingi jajaran pejabat administrator Kanwil BPN NTT.

Dalam arahannya, I Ketut Gede Ary Sucaya menegaskan bahwa transformasi pelayanan tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, tetapi juga bagaimana setiap tahapan layanan dikelola secara lebih tertib, dinamis, dan berorientasi pada kepastian bagi masyarakat. “Dengan layanan terjadwal, masyarakat diharapkan memperoleh kepastian waktu pelaksanaan pengukuran sehingga proses layanan menjadi lebih mudah diprediksi,” tuturnya.

Menurutnya, kepastian jadwal menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan. Masyarakat tidak hanya membutuhkan layanan yang selesai, tetapi juga membutuhkan informasi yang jelas mengenai kapan proses pelayanan akan dilaksanakan.

Usai launching, kegiatan dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi (monev) layanan pertanahan. Dalam agenda tersebut, Kakanwil menyoroti pentingnya pelaksanaan pra-sertipikasi elektronik sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas dan kejelasan data spasial.

Validasi dan penataan data menjadi semakin penting seiring dengan penguatan digitalisasi layanan pertanahan. Data yang akurat dan tervalidasi menjadi fondasi agar layanan berbasis elektronik dapat berjalan secara efektif dan memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat.

Selain itu, turut dibahas langkah-langkah mitigasi risiko layanan serta optimalisasi aplikasi Sentuh Tanahku sesuai kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi dan mengakses berbagai layanan pertanahan. Transformasi digital tersebut diharapkan tidak berhenti pada penggunaan aplikasi, tetapi benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi pertanahan secara lebih cepat, transparan, dan terukur.

Kepala Bidang Survei dan Pemetaan, Agung Sucahyono, menekankan pentingnya implementasi transformasi layanan yang dibarengi dengan optimalisasi validasi data. Menurutnya, identifikasi terhadap berbagai hambatan teknis perlu dilakukan secara berkelanjutan agar persoalan yang muncul dalam proses pelayanan dapat segera ditindaklanjuti.

Penguatan koordinasi dan sinergi antarjajaran juga menjadi bagian penting untuk memastikan transformasi berjalan secara konsisten. Sementara itu, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran, Eka Arya Wirata, membahas pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), termasuk sertipikasi bidang tanah untuk rumah ibadah.

Pembahasan juga mencakup penetapan lokasi (penlok) untuk seluruh desa sebagai bagian dari strategi mempercepat pencapaian target program pertanahan. Launching layanan pengukuran terjadwal dan pelaksanaan monev di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi bagian dari upaya Kanwil BPN NTT memperkuat tata kelola pelayanan dari hulu hingga hilir.

Mulai dari kepastian jadwal pengukuran, peningkatan kualitas data spasial, digitalisasi layanan, mitigasi risiko, hingga percepatan program PTSL, seluruhnya diarahkan untuk menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui penguatan koordinasi dan pengawasan tersebut, Kanwil BPN NTT menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pelayanan pertanahan yang lebih mudah, transparan, akuntabel, efektif, terukur, dan memberikan kepastian waktu kepada masyarakat.

Transformasi pelayanan pun bukan sekadar perubahan sistem, tetapi menjadi langkah nyata untuk menghadirkan pengalaman layanan pertanahan yang semakin jelas dan dapat diprediksi bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. (DW)