RRI.CO.ID,Kupang – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kupang akan menerjunkan sekitar 250 petugas lapangan untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Para petugas akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat di Kota Kupang.

Pelaksana Tugas Kepala BPS Kota Kupang, Kristanto Setiawutomo,saat di temui RRI.CO.ID, Senin 8 Juni 2026, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan amanat undang-undang yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Kegiatan ini bertujuan memotret struktur perekonomian suatu wilayah, termasuk sektor-sektor yang menjadi penggerak utama ekonomi serta yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

"Tujuannya adalah untuk memotret struktur ekonomi, bagaimana perkembangan perekonomian di suatu wilayah, termasuk di Kota Kupang, agar kita bisa mengetahui sektor apa yang menjadi penggerak utama perekonomian dan yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Dengan data tersebut pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran," ucap Kristanto, saat di wawancarai RRI.CO.ID, Senin 8 Juni 2026.

Ia menjelaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan sebelumnya. Selain mendata pelaku usaha dan aktivitas ekonomi, petugas juga akan mendatangi seluruh bangunan dan rumah tangga untuk mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat.

Di Kota Kupang, sebanyak 250 petugas lapangan akan melakukan pendataan secara door to door dan didukung oleh 34 pengawas lapangan. Sementara di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekitar 6.000 petugas akan dilibatkan dalam kegiatan sensus tersebut.

Ia mengakui, masih terdapat sebagian masyarakat yang menganggap sensus berkaitan dengan bantuan sosial maupun perpajakan. Karena itu, BPS mengimbau masyarakat agar tidak khawatir saat menerima kunjungan petugas sensus.

Menurutnya, sesuai Undang-Undang Statistik, BPS wajib menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi yang diberikan responden. Data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan.

Ia juga mengajak masyarakat untuk memberikan informasi yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya. Sebab, hasil sensus akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi pemerintah di masa mendatang.

Kristanto berharap seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, sensus bukan hanya milik BPS, melainkan milik seluruh masyarakat Indonesia yang hasilnya akan digunakan untuk mendukung pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. (AI)