RRI.CO.ID, Kupang - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama pimpinan daerah dari empat kabupaten di Pulau Sumba menggelar pertemuan strategis di Bali pada 28–31 Januari 2026. Pertemuan ini dipimpin Wakil Gubernur NTT dan dihadiri para bupati se-Sumba, termasuk Sekretaris Daerah Sumba Barat yang mewakili Bupati Sumba Barat, sebagai langkah responsif menyikapi isu gangguan ketertiban yang melibatkan oknum warga diaspora asal Sumba di Bali.

Agenda utama pertemuan tersebut adalah mempererat keharmonisan hubungan antara masyarakat diaspora NTT asal Sumba dengan masyarakat serta Pemerintah Provinsi Bali. Melalui dialog terbuka, pemerintah daerah berupaya merumuskan solusi konkret guna mencegah terulangnya tindakan tidak terpuji yang dapat meresahkan warga Bali, sekaligus memastikan kehadiran perantau Sumba tetap sejalan dengan nilai-nilai adat dan hukum yang berlaku di Bali.

Rangkaian kegiatan diawali dengan dialog Wakil Gubernur NTT bersama elemen diaspora NTT di Bali, didampingi pimpinan daerah se-Sumba. Dalam dialog tersebut ditegaskan pentingnya menghormati kearifan lokal Bali serta menjadi warga pendatang yang berkontribusi positif. Pemerintah juga mendengar langsung berbagai kendala yang dihadapi para pekerja asal Sumba selama berada di perantauan.

Koordinasi teknis kemudian dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Kabupaten Karangasem. Pembahasan difokuskan pada pendataan tenaga kerja pendatang, pengawasan ketertiban dan keamanan, serta sinkronisasi peran organisasi perangkat daerah dalam membina warga diaspora NTT, khususnya di wilayah dengan konsentrasi perantau asal Sumba.

Puncak kegiatan ditandai dengan pertemuan tingkat tinggi bersama Gubernur Bali, Wali Kota Denpasar, dan jajaran Forkopimda Provinsi Bali. Pertemuan ini menghasilkan kesepahaman terkait pola pembinaan terpadu dan penegakan hukum bagi warga perantau. 

Setelah itu, rombongan Wakil Gubernur NTT bersilaturahmi dengan Majelis Dewan Adat Bali yang menegaskan filosofi persaudaraan serta pentingnya menghormati adat setempat, sebagaimana pepatah “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”. Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat menyatakan komitmen kuat untuk membina warganya di perantauan. 

Sekretaris Daerah Sumba Barat menegaskan akan disusun regulasi terkait keberangkatan pencari kerja, kewajiban rekomendasi dari desa, serta pendataan identitas melalui perekaman KTP. Langkah-langkah ini diharapkan memperkuat keharmonisan hubungan masyarakat Sumba dan Bali serta menjaga persaudaraan yang telah terjalin lama. (Jl)