RRI.CO.ID, Rote - Rapat Dengar Pendapat DPRD NTT bersama Dinas PUPR Provinsi menyoroti penguatan Program Dasacita Gubernur dan Wakil Gubernur. Fokus utama diarahkan pada pembangunan infrastruktur berkelanjutan meliputi jalan, jembatan, rumah layak huni, air baku, air pertanian, serta irigasi.

“Kami mendorong Dinas PUPR tetap memperkuat Program Dasacita terutama pembangunan jalan, jembatan, rumah layak huni, air baku, air pertanian dan irigasi karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” kata Simson Polin, saat diwawancarai RRI, Kamis (5/2/2026).

Simson menyebutkan, di NTT masih terdapat sekitar 416 ribu unit rumah tidak layak huni yang membutuhkan penanganan serius. Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi NTT telah menyiapkan anggaran sekitar Rp157 miliar tahun ini untuk memprioritaskan penanganan rumah layak huni.

Selain itu, terdapat sekitar 800 jembatan kewenangan provinsi yang hingga 2025 belum sepenuhnya tersentuh anggaran. Ia berharap jembatan-jembatan tersebut segera ditangani, termasuk Jembatan Termanu di Kabupaten Kupang yang telah putus.

Jika anggaran provinsi terdampak efisiensi, Simson meminta agar pengusulan dilakukan ke Balai Jalan Nasional karena jembatan tersebut sangat vital bagi masyarakat.

Pada kesempatan itu, ia juga mengapresiasi Pemprov NTT yang mulai menangani ruas jalan provinsi Ba’a–Batutua di Letelangga, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao. Ruas jalan tersebut sebelumnya mengalami longsor parah dan terancam putus sehingga dapat mengganggu akses ke rumah sakit umum, kantor pemerintahan, dan pasar rakyat.

Simson menilai penanganan ruas jalan itu sangat penting demi menjaga konektivitas layanan publik di Rote Ndao. Ia berharap perhatian terhadap infrastruktur dasar terus ditingkatkan secara merata di seluruh wilayah NTT.

"Saya juga mengapresiasi Pemprov NTT yang tahun ini sudah menangani ruas jalan Provinsi di Rote Ndao yaitu Ruas Ba'a-Batutua tepatnya di Letelangga, Keluharan Namodale, Kacamatan Lobalain, jalan ini sudah mengalami longsor parah dan kalau dibiarkan akan putus dan akses ke fasilitas kesehatan, kantor pemerintahan dan akses ke pasar rakyat akan terganggu," ujar Simson Polin. (LA)