RRI.CO.ID,Kupang-Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ir. Emelia Julia Nomleni, memberikan apresiasi tinggi kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas dedikasi, independensi, dan profesionalisme dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025. Hal tersebut disampaikan Emelia Nomleni dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi NTT yang digelar dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTT Tahun 2025, di Ruang Sidang Utama DPRD NTT, Kamis 4 Juni 2026.

Menurut Emelia, pemeriksaan yang dilakukan BPK RI tidak boleh dipandang sekadar sebagai agenda rutin atau formalitas tahunan, melainkan merupakan amanat konstitusi yang sangat penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berintegritas. "Pemeriksaan BPK bukan hanya proses administratif. Ini adalah instrumen penting untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur," ujar Emi.

Ketua DPRD NTT menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan BPK RI harus ditindaklanjuti secara serius, menyeluruh, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Provinsi NTT. Menurutnya, tindak lanjut tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi semata, tetapi harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah, memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mencegah terulangnya penyimpangan di masa mendatang.

"Kami mencatat masih terdapat ratusan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti. Ini harus menjadi perhatian bersama agar tata kelola pemerintahan semakin baik dan akuntabel," ujarnya.

Dalam pidatonya, Emelia juga menyoroti berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi NTT sebagai provinsi kepulauan dengan kondisi geografis yang kompleks. Menurutnya, karakteristik wilayah NTT yang terdiri dari banyak pulau dan sebagian besar wilayahnya dipisahkan oleh laut menyebabkan berbagai persoalan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

"Tantangan konektivitas antarwilayah, kemiskinan, stunting, keterbatasan infrastruktur dasar, kualitas pendidikan, kesehatan, hingga ketahanan pangan masih menjadi isu strategis yang harus terus kita tangani," katanya.

Karena itu, ia menegaskan bahwa setiap belanja daerah harus diarahkan pada program-program yang produktif, berdampak langsung kepada masyarakat, serta mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. "Kita ingin memastikan pembangunan tidak hanya terlihat dalam laporan dan angka statistik, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke pelosok, pulau-pulau kecil, wilayah perbatasan, dan daerah terpencil di Nusa Tenggara Timur," ujar Emi.

Selain menyoroti pengelolaan keuangan daerah, Ketua DPRD NTT juga menekankan pentingnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara profesional dan akuntabel. Ia mengingatkan bahwa DPRD bersama Pemerintah Provinsi NTT telah mengesahkan berbagai regulasi terkait perubahan bentuk hukum dan penyertaan modal kepada empat BUMD milik daerah dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Emelia menyampaikan selamat kepada jajaran komisaris, direksi, dan pimpinan BUMD yang baru dilantik. Namun, ia mengingatkan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijalankan secara profesional, transparan, dan berdasarkan prinsip meritokrasi.

"Kami berharap BUMD mampu menjadi instrumen penguatan ekonomi daerah yang sehat, transparan, dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pendapatan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Emelia menegaskan komitmen DPRD NTT untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten dan konstruktif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, DPRD akan memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menjadi perhatian bersama dan segera ditindaklanjuti demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan dipercaya masyarakat.

Ia juga berharap sinergi antara DPRD, Pemerintah Provinsi NTT, BPK RI, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. "Kami ingin prinsip good governance dan clean government benar-benar terwujud melalui pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, dan efisien," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Emelia Nomleni juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTT yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Capaian tersebut menjadi istimewa karena merupakan opini WTP yang ke-11 secara berturut-turut sejak tahun 2015.

"Selamat kepada Pemerintah Provinsi NTT atas capaian opini WTP yang ke-11. Penghargaan ini bukan sekadar prestasi administratif, tetapi merupakan hasil kerja bersama yang harus terus menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan memberikan manfaat yang lebih besar serta merata bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur," katanya. (DW)