RRI.CO.ID, Kupang - Sinergi Kemenkeu yang diwakili oleh Kanwil DJPb Provinsi NTT, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), Direktorat Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi (DSKPE), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dan Bank Dunia (world bank) menyelenggarakan Sosialisasi dan FGD dengan tema “Pooling Fund Bencana (PFB). Selain itu, membahas Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB)” secara Hybrid di Aula Timor, Gedung Keuangan Negara Lantai 6 dengan mengundang Kemenkeu Satu Bali Nusra, Sekda Pemprov NTT dan Pemkot Kupang, BAPPEDA, BPKAD, BAKEUDA, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, dan para pegawai Kemenkeu.

Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Utama BPDLH, Bpk Djoko Tri Haryanto, dengan sambutan oleh Kakanwil DJPb Prov NTT, Bpk Adi Setiawan, dan narasumber yaitu Dr. Rolland E. Fanggidae, dari Universitas Nusa Cendana dan dari world bank dan BPDLH. Kegiatan ini merupakan inisiatif Kemenkeu yang menghadirkan solusi melalui skema Pooling Fund Bencana (PFB) dan Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB).

Mekanisme ini terus disempurnakan dengan menjaring aspirasi publik dan Pemda agar menjadi solusi konkrit. Dalam sambutannya, Kakanwil DJPb NTT menyampaikan jika wilayah NTT merupakan Provinsi kepulauan yang menghadapi isu penanganan bencana.

Mitigasi dan penanganan bencana harus tepat dan terstruktur karena dari sisi dukungan keuangan ada risiko keterlambatan penanganan pasca bencana dan pemulihan. Sehingga, Kemenkeu merespon dengan menyediakan alternatif pendanaan yang tepat sesuai mekanisme yang ada dan diharapkan menjadi solusi agar Pemda dapat menghindari pengeluaran mendadak yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah akibat catastrophic spending, atau belanja yang tidak cukup dialokasika dan berdampak pada agenda kegiatan atau program lain yang direncanakan.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil DJPb NTT turut menyampaikan dan mengenalkan pengelolaan data spasial atau pemetaan potensi ekonomi wilayah NTT baik dari sisi agro perikanan, pertanian, pariwisata, maupun perdagangan untuk masing-masing wilayah dalam mendukung pertumbuhan perekonomian dan sinergi dengan pelaksanaan tugas fungsi Kementerian dan Lembaga. Penggunaan data spasial sangat relevan dengan diskursus mitigasi bencana, misalnya sebagai salah satu refernsi untuk mengantisipasi dampak kerusakan sentra produksi, risiko kelangkaaan bahan pangan, dan inflasi secara temporer pasca bencana.

Wilhem, selaku analis kebijakan madya, DSKPE menyampaikan gap antara kerugian akibat bencana yang besar dengan dana cadangan bencana yang terbatas sehingga diperlukan transformasi pembiayaan penanggulangan bencana diantaranya dengan pooling fund bencana (PFB). Penerima manfaat program PFB yakni K/L, Pemda/kelompok masyarakat, dana cadangan bencana dan perusahaan asuransi. Pemerintah telah menyusun roadmap pengelolaan PFB dan piloting penyaluran berupa kegiatan pra bencana, dan asuransi BMN preferen.

Sedangkan Dr. Rolland E. Fanggidae, menyampaikan pentingnya tranformasi ketahanan fiscal NTT melalui PFB dan PARB seiring kerentanan dan tantangan multidimensi akibat bencana alam, iklim ekstrem, dan tekanan fiskal. Sejak tahun 2023 hingga 2025, wilayah NTT mengalami beragam bencana mulai dari kekeringan ekstrem dan karhutla, erupsi gunung dan cuaca ekstrem dan banjir serta tanah longsor.

Selama tiga tahun NTT mengalami peningkatan signifikan dalan frekuensi kejadian bencana. Pemateri dari BPDLH, menyampaikan profil BPDLH yang diberikan mandat untuk mengelola dana bersama penanggulangan bencana.

Mekanisme penyaluran tahap pra bencana dan pasca bencana di uraikan oleh narasumber. Data terakhir penyaluran dana bersama penanggulangan bencana di tahun 2025 untuk pra bencana mencapai Rp9,93 miliar melalui BNPB, Kemendagri, Kemenkes dan Kemensos dan asuransi barang milik negara mencapai Rp7,91 miliar sehingga total penyaluran telah mencapai Rp17,85 miliar di tahun 2025.

Pihak World Bank memberikan gagasan budget tracking kegiatan penanggulangan bencana. Pengembangan disaster budget tracking dihadapkan pada sejumlah pilihan metodologi untuk berbagai tematik yang mencakup mandatory spending, anggaran terkait gender, anggaran penanggulangan perubahan iklim, pemulihan ekonomi nasional, dan anggaran penanganan stunting.

Penyaji menyampaikan beberapa saran yakni agar efektivitasnya konsisten, anggaran pra-bencana perlu dirancang multiyears dan berbasis risiko untuk menurunkan potensi kerugian jangka panjang. Perlunya sinergi lintas K/L dalam perencanaan dan penganggaran dengan mensinergikan akun-akun anggaran di seluruh K/L, menerapkan dynamic tagging di aplikasi KRISNA-SAKTI yang dapat menandai anggaran bencana dengan kode pra-bencana, darurat, dan pasca-bencana.

Memperkuat perencanaan pra-bencana lintas K/L, melindungi kegiatan darurat (SAR, respon cepat) dengan pengalokasian dana siaga pada mekanisme Pooling Fund Bencana (PFB). Dan mempercepat mekanisme pada proyek yang dibiayai oleh hibah/loan, serta menetapkan pengecualian program prioritas dari kebijakan fiscal seperti Automatic Adjustment (AA) dan efisiensi anggaran.

Kegiatan sosialisasi dan diskusi ini diharapkan menjadi bagian langkah komprehensif Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memperkuat dan membangun ekonomi daerah, khususnya di Provinsi NTT melalui kesadaran dan mitigasi terhadap bencana dengan lebih dini. (rls/at)