Tinjau Samsat Alor, Gubernur NTT Soroti Ribuan Kendaraan Belum Bayar Pajak

RRI.CO.ID, Kupang - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menyoroti tunggakan pajak kendaraan bermotor yang mencapai puluhan ribu unit saat meninjau Kantor UPTD Samsat Alor, Senin 25 Mei 2026. Dari data yang dipaparkan, Alor memiliki sekitar 31 ribu kendaraan bermotor.

Namun hanya sekitar 4 ribu unit yang tercatat membayar pajak. Artinya, ada sekitar 27 ribu kendaraan di Alor yang menunggak pajak.

“Kalau jumlah kendaraan besar tetapi yang bayar pajak sedikit, maka target Samsat pasti sulit tercapai. Kita harus mulai bekerja dengan hitung-hitungan yang real supaya strategi pencapaian target jelas,” ujar Melki.

Menurut Gubernur, rendahnya kepatuhan pajak ini menjadi persoalan utama yang mengancam target Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT. Sektor Samsat sendiri menjadi tulang punggung PAD NTT, dengan kontribusi sekitar 67 persen dari total target Rp2,8 triliun. Dari sektor Samsat itu, 78 persen berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Melki menilai masalahnya bukan pada kemampuan ekonomi masyarakat. Ia menyebut pemilik kendaraan umumnya masih mampu membeli bahan bakar dan kebutuhan lain, sehingga pembayaran pajak seharusnya bisa dipenuhi.

“Pajak itu kewajiban warga negara dan hak negara. Tinggal bagaimana pemerintah membangun kesadaran dan strategi agar masyarakat mau membayar,” kata Melki.

Untuk mengejar tunggakan, Melki meminta Samsat Alor memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten, aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepolisian, dan Jasa Raharja. Ia mencontohkan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mampu mencapai kepatuhan pajak kendaraan di atas 80 persen karena melibatkan aparat desa dan kelurahan.

“Kalau di satu kampung masyarakat lebih dengar ustadz, libatkan ustadz. Kalau lebih dengar pendeta, minta pendeta ikut menyampaikan pentingnya bayar pajak. Pendekatan sosial seperti ini harus dipakai,” ujarnya.

Gubernur juga meminta proses mutasi kendaraan berpelat luar daerah dipermudah agar kendaraan yang beroperasi di Alor bisa segera beralih menjadi pelat NTT dan membayar pajak di daerah. Saat ini banyak kendaraan di Alor masih menggunakan nomor polisi luar NTT sehingga potensi pendapatan daerah hilang.

Kepala UPTD Samsat Alor, Cornelis Adoe, melaporkan target penerimaan PKB tahun 2026 naik signifikan menjadi Rp23,5 miliar, naik 102 persen dibanding tahun sebelumnya. Hingga 22 Mei 2026, realisasi baru mencapai Rp3,87 miliar atau 16,5 persen dari target.

Cornelis mengakui kendala utama adalah keterbatasan pegawai dan jaringan internet di wilayah kepulauan. Samsat Alor hanya memiliki 14 pegawai untuk melayani hingga ke Pulau Pantar dan pulau-pulau lainnya.

Meski fokus utama pada tunggakan pajak, Melki juga menyinggung potensi kebocoran PAD di sektor perikanan dan kehutanan. Ia meminta hasil laut yang diambil dari perairan Alor wajib dicatat dan distempel di daerah asal.

Di sektor kehutanan, ia mendorong pengembangan hasil hutan bukan kayu seperti madu dan serai wangi agar masyarakat mendapat manfaat ekonomi dari kawasan hutan. Melki menegaskan, di tengah perubahan pola pengelolaan anggaran nasional yang semakin terpusat, daerah harus lebih kreatif mencari pembiayaan sendiri.

“Sekarang anggaran lebih banyak dikumpulkan di pusat, lalu programnya dikirim ke daerah dengan peruntukan yang sudah jelas. Ruang improvisasi daerah sangat kecil, sehingga daerah harus kreatif mencari pembiayaan sendiri,” tuturnya.