Dari Papua hingga NTT, Ini 10 Provinsi dengan Kemiskinan Tertinggi Indonesia 2026

RRI.CO.ID, Kupang - Pembangunan di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan mendasar berupa kemiskinan. Kendati indikator nasional memperlihatkan tren penurunan jumlah maupun proporsi masyarakat miskin, disparitas antardaerah tetap timpang. Variasi tingkat kemiskinan di tiap provinsi dipengaruhi oleh faktor geografis, ketimpangan infrastruktur, keterbatasan akses ke fasilitas dasar (pendidikan dan kesehatan), serta ketersediaan lapangan kerja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026, angka kemiskinan nasional berada di level 8,07% (sekitar 22,93 juta jiwa), membaik jika dibandingkan periode Maret dan September 2025. Papua Tengah memuncaki daftar provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di tanah air per Maret 2026.

Data BPS menunjukkan angka kemiskinan di wilayah ini menyentuh 30,41%, mengekor di belakangnya Papua Pegunungan sebesar 26,34%. Besarnya persentase ini menggambarkan realitas memprihatinkan, hampir satu dari tiga warga di kedua provinsi tersebut masih berjuang di bawah garis kemiskinan.

Menyusul di peringkat selanjutnya, Papua Barat berada di urutan ketiga dengan tingkat kemiskinan 18,68%, mengekor tipis Papua Selatan (18,54%) dan Papua (18,39%). Tingginya proporsi ini makin mempertegas beratnya PR pembangunan di kawasan timur Indonesia, mulai dari masalah ketimpangan ekonomi, minimnya konektivitas antarwilayah, hingga terbatasnya fasilitas publik dasar.

Sementara itu, untuk wilayah di luar Papua, Nusa Tenggara Timur mencatatkan persentase penduduk miskin sebesar 17,52% dan menempati urutan keenam. Daftar sepuluh provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi nasional ini kemudian dilengkapi oleh Papua Barat Daya (16,49%), Maluku (14,91%), Aceh (12,34%), serta Gorontalo (12,16%).

Ditinjau berdasarkan aspek kewilayahan, rilis BPS mengindikasikan bahwa Maluku dan Papua masih mencatatkan proporsi kemiskinan tertinggi di tingkat nasional, yakni berada pada angka 18,06%. Di sisi lain, Kalimantan menjadi kawasan dengan persentase kemiskinan paling minim (4,94%).

Namun demikian, jika ditilik dari kuantitas populasi miskin, Pulau Jawa tetap menjadi kontributor terbesar akibat tingginya kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Realitas data ini menjadi sinyal kuat bahwa membaiknya angka kemiskinan nasional belum benar-benar dirasakan setara di semua daerah.

Oleh sebab itu, strategi penanggulangan kemiskinan tak bisa lagi disaratkan seragam, melainkan harus menyasar kebutuhan spesifik dan tantangan khas tiap wilayah. Hanya dengan cara inilah buah pembangunan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. (AK)