RRI.CO.ID, Kupang - Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus meski hingga kini belum masuk kategori kejadian luar biasa (KLB). Langkah antisipasi dilakukan melalui penguatan sistem surveilans hingga pelaporan rutin di tingkat kabupaten, kota, puskesmas, dan rumah sakit.

“Penyakit hantavirus ini ditularkan oleh tikus melalui urin tikus, kotoran tikus, dan air liur tikus yang sudah terinfeksi. Dan rata-rata yang menderita itu ada riwayat kontak langsung dengan tikus tersebut,” kata Fungsional Epidemiologi Kesehatan Ahli Pertama Pada Dinas Kesehatan Prov. Nusa Tenggara Timur, Apris L. Isu di Pro1 RRI Kupang, Kamis 21 Mei 2026.

Apris menjelaskan, kasus leptospirosis sebelumnya sempat terjadi di wilayah NTT dan menyebabkan korban jiwa. Peristiwa tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan terhadap penyakit yang ditularkan hewan pengerat.

Ia menyebutkan, Pemerintah Provinsi NTT saat ini berada pada level respon aktif dalam menghadapi potensi penyebaran hantavirus. Meskipun belum dinyatakan darurat, langkah pencegahan dan pemantauan terus diperkuat di seluruh fasilitas kesehatan.

“Untuk di Dinas Kesehatan Provinsi, sesuai dengan edaran yang disampaikan oleh Dirjen P2 pada tanggal 10 Mei yang lalu. Kami sudah melakukan respon cepat dengan menyampaikan informasi tersebut ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat puskesmas,” ujarnya.

Menurutnya, laporan kasus wajib dimasukkan dalam aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon sebagai bagian dari pemantauan rutin. Selain itu, rumah sakit juga diminta melakukan pemantauan dan verifikasi tren kasus yang berpotensi mengarah pada penyebaran penyakit menular.

Apris menambahkan, setiap puskesmas diwajibkan melakukan survei tikus atau survei vektor setiap bulan. Hasil pemantauan tersebut kemudian dilaporkan melalui aplikasi Silantor atau Sistem Pencatatan dan Pelaporan Vektor untuk mendukung deteksi dini penyebaran penyakit.

Selain penguatan sistem pelaporan, Dinas Kesehatan Provinsi NTT juga telah melaksanakan pelatihan tim gerak cepat bagi petugas kesehatan kabupaten dan kota, rumah sakit, serta Balai Karantina Kesehatan pada tahun lalu. Pelatihan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesiapan petugas dalam menangani potensi wabah penyakit menular di wilayah NTT. (ST)