RRI.CO.ID, Kupang - Alokasi belanja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2027 dipangkas sekitar Rp50 miliar. Penurunan anggaran tersebut membuat Dinas Kesehatan menggandeng sejumlah organisasi non pemerintah (NGO) untuk membantu menjalankan program-program kesehatan yang belum terakomodasi dalam APBD.

Kepala Dinas Kesehatan NTT, Ruth Laiskodat, mengatakan, kerja sama dilakukan dengan sejumlah lembaga, seperti Kita Sehat, Yayasan Seribu Hari, dan UNICEF.

"Jadi tahun 2027 karena ada penurunan sekitar Rp50 miliar, salah satu solusi yang sudah kami siapkan adalah bekerja sama dengan NGO, seperti Kita Sehat, Yayasan Seribu Hari, dan UNICEF," kata Ruth kepada wartawan di Kupang, Selasa 21 Juli 2026.

Menurut Ruth, bantuan dari NGO difokuskan pada kegiatan yang tidak lagi dapat dibiayai melalui APBD akibat keterbatasan anggaran.

"Dari kegiatan yang tidak terakomodasi, kami meminta NGO untuk membantu. Memang tidak semua bisa dibiayai, tetapi minimal sebagian program yang tidak terakomodasi dapat terlaksana melalui bantuan tersebut," ujarnya.

Ruth menjelaskan, pendapatan daerah yang menjadi dasar pembiayaan sektor kesehatan pada 2027 diperkirakan hanya sekitar Rp245 miliar, turun dari sekitar Rp 298 miliar pada tahun sebelumnya. Penurunan itu berdampak pada pemangkasan sejumlah kegiatan.

Meski demikian, ia memastikan hibah dan dukungan dari berbagai NGO diharapkan dapat menutup kekosongan pembiayaan terhadap program-program prioritas.

Tekan Angka stunting dan Kematian Ibu

Selain persoalan anggaran, Ruth menyoroti prevalensi stunting di NTT yang saat ini masih berada di angka 20,7 persen. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diminta ikut terlibat dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui gerakan orang tua asuh.

Salah satu inovasi yang dikembangkan Dinas Kesehatan NTT adalah program Lentera Emas, yang menyasar anak-anak dengan kondisi stunting, gizi buruk, gizi kurang, maupun anak yang selama dua bulan berturut-turut tidak mengalami kenaikan berat badan.

"Anak-anak itu akan didampingi oleh orang tua asuh. Saat ini portalnya sudah kami siapkan dengan target awal sebanyak 300 anak dan sekarang sedang berproses," ucapnya. Ia berharap berbagai target pembangunan kesehatan tetap dapat tercapai meski terjadi efisiensi anggaran.

Menurut Ruth, prioritas pemerintah daerah adalah menurunkan angka stunting, angka kematian ibu, angka kematian bayi, serta angka kematian balita.

Ia mengungkapkan, dalam satu tahun terakhir sempat terjadi peningkatan angka kematian ibu, bayi, dan balita. Namun, berdasarkan data semester I 2026, tren tersebut mulai menunjukkan penurunan.

"Kami berharap hingga Desember tidak ada hambatan yang berarti sehingga angka stunting, kematian ibu, kematian bayi, dan kematian balita dapat terus menurun. Kalau indikator-indikator itu membaik, berarti kualitas hidup masyarakat juga semakin baik," ujarnya.

Galakkan Cek Kesehatan Gratis

Di sisi lain, Dinas Kesehatan NTT juga terus mendorong pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang didukung pemerintah pusat melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Ruth menjelaskan, masyarakat yang mengikuti pemeriksaan kesehatan dan masuk dalam Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) akan mendapatkan layanan pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT maupun laboratorium lainnya.

Menurutnya, program tersebut bertujuan meningkatkan deteksi dini penyakit sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

"Harapannya, melalui cek kesehatan gratis ini penyakit bisa diketahui lebih awal sehingga dapat segera diobati," tuturnya.