RRI.CO.ID, Kupang - Forum Remaja (FoR) PKBI Nusa Tenggara Timur (NTT) memanfaatkan momentum hari Kartini untuk memperkuat edukasi mengenai Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) bagi kaum muda di wilayah tersebut. Melalui talk show siaran luar studio RRI Pro 2 Kupang, pada Senin, 27 April 2026 di kantor PKBI NTT, organisasi ini menekankan pemahaman terhadap tubuh dan kesehatan reproduksi adalah kunci pemberdayaan perempuan masa kini.

Ketua FoR PKBI NTT, Akira Nandini, menjelaskan momentum peringatan Hari Kartini dimanfaatkan untuk memperkuat advokasi HKSR melalui berbagai kegiatan. “Kami melakukan advokasi baik secara online maupun offline, mulai dari live Instagram tentang menstrual hygiene hingga street interview di lingkungan kampus,” katanya.

Mahasiswi FKM Undana ini juga menambahkan, “Ini menjadi sarana bagi kami untuk membahas stigmatisasi HKSR pada perempuan secara lebih luas”. Sementara menurut anggota divisi pendidikan, Shalsa Nomleni, memaknai Hari Kartini sebagai keberanian perempuan untuk bermimpi tanpa batas.

“Hari Kartini mengingatkan kita tentang keberanian untuk bermimpi lebih besar dari yang biasanya lingkungan izinkan,” ujarnya. Senada dengan itu, Agnes Baitanu dari divisi advokasi menegaskan pentingnya akses informasi sebagai bentuk kebebasan perempuan, “Perempuan harus memperkaya diri dengan informasi, termasuk terkait hak kesehatan seksual dan reproduksi.”

Pembahasan kemudian mengerucut pada pentingnya HKSR bagi remaja, baik perempuan maupun laki-laki. Shalsa menekankan pemahaman HKSR adalah investasi jangka panjang.

“Dengan mengetahui dan menjaga kesehatan reproduksi sejak dini, itu akan menjamin kualitas hidup mereka ke depannya,” katanya. Menanggapi stigma masyarakat, para narasumber mengakui bahwa budaya patriarki masih sering menempatkan HKSR sebagai pembahasan vulgar yang hanya boleh dibicarakan di ruang tertutup.

Agnes menyarankan penggunaan istilah medis yang tepat dalam berkomunikasi agar informasi mengenai organ reproduksi dapat tersampaikan secara jelas dan mengurangi kecanggungan. Isu batasan tubuh dan kesehatan mental juga menjadi poin krusial dalam sesi tanya jawab yang melibatkan audiens remaja.

Akira Nandini melihat remaja yang paham akan haknya akan mampu menentukan batasan diri, seperti berani menolak sentuhan yang tidak diinginkan pada bagian tubuh tertentu. Ia mengungkapkan HKSR merupakan bagian dari emansipasi, di mana perempuan memiliki hak untuk mengenal dan menentukan pilihan atas tubuhnya sendiri.

Disudut yang lain, Agnes menyoroti bahwa HKSR bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga tentang kendali atas diri. “Kita punya otonomi penuh atas tubuh kita dan pilihan-pilihan dalam kehidupan reproduksi maupun seksual,” katanya, sambil menegaskan setiap keputusan harus diambil berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab pribadi terhadap hak tersebut.

Namun, tantangan dalam implementasi HKSR masih cukup besar, terutama karena kuatnya stigma sosial dan budaya. Andin menyinggung budaya patriarki yang masih membatasi akses perempuan terhadap informasi dan layanan.

“Stigma bahwa HKSR adalah hal tabu membuat banyak remaja tidak mendapatkan edukasi yang utuh,” ucapnya. Ia juga menambahkan bahwa pemahaman HKSR yang komprehensif dapat menjadi kunci untuk melawan berbagai isu seperti kekerasan seksual dan ketimpangan relasi kuasa.

Menutup diskusi, para narasumber mengajak generasi muda untuk lebih aktif mencari informasi dan berani berdiskusi tentang HKSR. “Kita tidak hanya menyimpan pengetahuan ini untuk diri sendiri, tapi juga harus membagikannya kepada orang lain,” ujar Agnes.

Sebagai penutup, FoR PKBI NTT mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mulai terbuka dalam mendiskusikan HKSR demi memerangi angka kekerasan seksual. Dengan pemahaman yang komprehensif, diharapkan remaja NTT mampu menjadi individu yang bertanggung jawab atas pilihan hidupnya serta toleran terhadap keputusan orang lain. (AK)