RRI CO.ID, Kupang - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melaporkan sejumlah capaian positif dalam indikator makro pembangunan sepanjang Tahun Anggaran 2025. Hal tersebut disampaikan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dalam Rapat Paripurna DPRD NTT di Kupang, Kamis 26 Maret 2026.

Dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Gubernur menegaskan bahwa kinerja pembangunan daerah menunjukkan tren perbaikan. Hal ini tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, IPM NTT pada 2025 mencapai 69,89 poin, meningkat 0,75 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi pada seluruh dimensi pembentuk IPM, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Di sektor kesejahteraan, persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat 17,50 persen atau turun 1,52 persen poin dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Jumlah penduduk miskin juga berkurang menjadi 1,03 juta jiwa, menurun lebih dari 76 ribu orang dalam setahun.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka pada November 2025 mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan perbaikan serapan tenaga kerja seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi daerah.

Dari sisi pertumbuhan, ekonomi NTT pada triwulan IV 2025 tumbuh 5,34 persen secara tahunan (year-on-year). Lapangan usaha industri pengolahan menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi, mencapai 20,35 persen, diikuti lonjakan ekspor barang dan jasa sebesar 26,92 persen.

Meski demikian, pemerintah daerah menghadapi tantangan berupa pengetatan fiskal nasional dan pembatasan defisit APBN yang berdampak pada menyempitnya ruang fiskal daerah. Pemerintah Provinsi NTT menilai kondisi tersebut sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan dan mendorong kemandirian fiskal.

Sejumlah langkah reformasi telah dijalankan, antara lain digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah serta pemberian insentif berupa keringanan pajak kendaraan. Pemerintah juga memperluas penguatan ekonomi berbasis desa melalui program One Village One Product (OVOP), yang hingga kini telah membina 190 UMKM dengan 44 produk unggulan.

Untuk memperkuat akses pasar, pemerintah provinsi juga mengembangkan jaringan pemasaran melalui pembentukan NTT Mart di seluruh 22 kabupaten/kota, sebagai etalase produk lokal dan upaya meningkatkan daya saing UMKM daerah di tingkat nasional.