Rupiah Melemah, NTT Hadapi Tantangan Sekaligus Peluang Ekonomi

RRI.CO.ID, Kupang - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak selalu membawa dampak negatif bagi perekonomian daerah. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), kondisi tersebut justru menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi sejumlah sektor strategis, mulai dari pertanian hingga pariwisata.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTT, Rio Khasananda, menjelaskan bahwa dampak pelemahan rupiah di NTT tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui efek turunan yang memengaruhi berbagai aktivitas ekonomi.

"NTT masih sangat bergantung pada pasokan barang dari luar daerah maupun luar negeri. Karena itu, dampaknya lebih terasa pada barang-barang impor seperti pupuk, suku cadang, alat produksi, dan komponen logistik yang harganya menjadi lebih mahal saat rupiah melemah," ujar Rio.

Menurutnya, sektor pertanian dan perikanan menjadi salah satu sektor yang terdampak karena masih menggunakan berbagai input produksi yang berasal dari impor. Namun di sisi lain, sektor pariwisata justru berpotensi memperoleh keuntungan.

"Ketika rupiah melemah, wisatawan mancanegara merasa daya beli mereka meningkat. Mereka cenderung lebih banyak berbelanja dan menikmati berbagai layanan wisata, ini bisa menjadi peluang besar bagi NTT yang memiliki destinasi wisata kelas dunia," katanya.

Rio menambahkan, peluang tersebut harus didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan, promosi destinasi, serta penguatan kapasitas pelaku usaha pariwisata. BI NTT bersama pemerintah daerah bahkan telah menggelar pelatihan bagi UMKM sektor pariwisata, termasuk pelatihan bahasa Inggris dan peningkatan kualitas produk.

Meski pelemahan rupiah kerap dikaitkan dengan kenaikan harga barang, BI menilai kondisi inflasi di NTT masih berada dalam batas aman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi NTT pada Mei 2025 tercatat sebesar 2,76 persen secara tahunan (year on year).

Bahkan secara bulanan (month to month), NTT mengalami deflasi sebesar 0,26 persen. "Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen. Ini menunjukkan stabilitas harga yang masih terjaga dan daya beli masyarakat relatif baik," ujar Rio menjelaskan.

Meski demikian, BI terus memantau perkembangan harga sejumlah komoditas, termasuk LPG yang mengalami kenaikan. Koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Satgas Pangan, serta pemerintah daerah terus dilakukan untuk memastikan pasokan tetap tersedia dan mencegah praktik penimbunan yang dapat memicu lonjakan harga.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi, BI menerapkan berbagai kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah. Salah satunya melalui intervensi pasar valuta asing, penguatan instrumen rupiah, hingga mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral melalui skema Local Currency Transaction (LCT).

Selain itu, BI juga terus memperkuat peran koordinasi dengan pemerintah daerah melalui TPID, Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), penguatan kerja sama antardaerah, serta digitalisasi sistem pembayaran. "Kami juga terus mendorong UMKM agar naik kelas, memperluas akses pasar, meningkatkan kualitas produk, dan memanfaatkan pembayaran digital yang lebih efisien," kata Rio.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengawasan Jasa Keuangan OJK Provinsi NTT, Bambang Purwogandi D.A.L, memastikan pelemahan rupiah belum memberikan tekanan signifikan terhadap sektor jasa keuangan di daerah. Menurut Bambang, sejumlah indikator perbankan menunjukkan kondisi yang masih sehat dan tumbuh positif.

"Aset perbankan di NTT tumbuh 13,57 persen secara tahunan. Dana pihak ketiga juga meningkat cukup signifikan dengan dominasi pada tabungan masyarakat," ujarnya.

Tak hanya itu, penyaluran kredit juga menunjukkan tren positif. Hingga April 2025, kredit perbankan di NTT tumbuh 3,15 persen secara tahunan, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1,32 persen.

"Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan tetap terjaga. Aktivitas ekonomi masih berjalan baik dan kondisi industri jasa keuangan di NTT relatif aman," kata Bambang.

BI merekomendasikan pemerintah daerah untuk terus memperkuat ketahanan ekonomi melalui peningkatan produksi pangan, efisiensi distribusi, penguatan cadangan pangan, serta perluasan kerja sama antardaerah. Di sisi lain, pelaku usaha didorong untuk lebih memanfaatkan bahan baku lokal, meningkatkan efisiensi biaya, serta memperkuat pencatatan keuangan.

Bagi sektor pariwisata dan usaha berorientasi ekspor, pelemahan rupiah justru dapat menjadi momentum memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. (DW)