KBRN, Kupang: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah memberikan dukungan penuh melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dukungan ini dibuktikan dengan adanya pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Pemberdayaan ini dilakukan dengan maksud untuk mewujudkan UMKM di NTT naik kelas.
"Kita tidak selalu bisa mengendalikan arah angin ekonomi global, tetapi kita bisa menyesuaikan layar perahu kita. Perubahan prioritas anggaran dan penguatan sektor lokal adalah salah satu cara agar kita tetap melaju menuju kesejahteraan dan inklusifitas, Kata Kakanwil DJPb NTT Adi Setiawan, Kakanwil DJPb NTT, Rabu (3/12/2025).
Kakanwil Adi menjelaskan, perekonomian NTT pada Triwulan III-2025 mampu tumbuh positif di angka 4,88% (yoy), dengan besaran PDRB atas dasar harga konstan (2010) mencapai Rp20,45 triliun. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yakni sebesar 13,89%.
Ia menjabarkan, struktur ekonomi pada triwulan ini masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 27,58%. Sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 66,25% (BPS, 2025).
"Dengan kata lain, motor pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi rumah tangga (household) yang terjaga melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Negara (APBN) dan kinerja sektor lain (privat)," ujar Kakanwil Adi.
Menurutnya, pemerintah akan terus berupaya menjaga momentum pertumbuhan ini dengan menerapkan kebijakan fiskal yang pruden, inklusif dan berkelanjutan guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ia mengatakan peran ini terlihat pada pembiayaan infrastruktur konektivitas di Kemenhub dan PUPR, alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, pembangunan bendungan (Proyek Strategis Nasional), revitalisasi pelabuhan, program bansos, subsidi kredit, pupuk dan alsintan serta dukungan dalam pengendalian inflasi di daerah untuk menjaga daya beli masyarakat.
Adi menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan pelayanan kredit usaha rakyat (KUR) dan pembiayaan ultra mikro (UMi) untuk para pelaku usaha yang “unbankable”. Hal ini dilakukan sebagai wujud dukungan penyediaan akses permodalan usaha yang mudah dan murah.
Ia menjelaskan penyaluran Kredit Program KUR ini sudah cukup dikenal masyarakat khususnya pelaku usaha. Sebab, pembiayaan ini memiliki tingkat suku bunga murah dan proses pengajuan yang mudah.
Menurut data SIKP, trend penyaluran KUR di Provinsi NTT sejak 2020-2025 terlihat naik, dengan nilai penyaluran tertinggi di capai pada 2022 sebesar Rp3,74 triliun untuk 94.864 debitur. Kinerja penyaluran KUR hingga Minggu (30/11/2025) sebesar Rp2,57 triliun untuk 60.151 debitur yang tersebar di seluruh wilayah NTT.
Sektor perdagangan besar dan eceran masih menjadi sektor terbesar penyaluran KUR yaitu 53,59% dari total penyaluran, dan disusul sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan sebesar 21,55% sebagai sektor unggulan di NTT.
Adi mengungapkan bahwa hingga saat ini Kota Kupang masih mendominasi penyaluran yakni sebesar Rp281,45 miliar dan Bank BRI menjadi penyalur terbesar dengan nilai penyaluran sebesar Rp2,09 triliun untuk 55.545 debitur. Ia merincikan bahwa dari sisi skema penyaluran, KUR Mikro mendominasi penyaluran dengan nilai Rp1,9 triliun untuk 57.154 debitur yang mencerminkan gambaran struktur UMKM di wilayah NTT.
Adi menuturkan, pembiayaan KUR di NTT bisa diakses pelaku usaha di perbankan Himbara (BRI, Mandiri, BNI, dan BTN) serta melalui Pegadaian (KUR Syariah). Target penyaluran KUR di Provinsi NTT pada tahun 2025 sebesar Rp2,91 triliun untuk 27.828 debitur. Berdasarkan data penyaluran s.d 30/11/2025 telah tersalurkan sebesar Rp2,57 triliun atau 88,3% dari target atau alokasi penyaluran. Sedangkan dari sisi jumlah debitur, target telah terlampaui atau sebesar 121,36% kenaikan jumlah debitur dari target atau alokasi debitur sebanyak 27.173 debitur.
Selain itu, adanya pembiayaan ultra mikro (UMi) ditujukan untuk pelaku usaha (UMKM) rintisan yang belum mampu mengakses pembiayaan perbankan (unbankable). Pembiayaan ini disalurkan oleh Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani dan Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) melalui skema individu dan kelompok dengan nilai plafond maksimal Rp20 juta per individu.
Kelebihan dari pembiayaan ini adalah dukungan pendampingan dan pengembangan kapasitas usaha yang diberikan oleh penyalur dan persyaratan yang lebih mudah. Total penyaluran pembiayaan UMi di NTT sampai (30/11/2025) mencapai sebesar Rp292 miliar untuk 59.187 debitur.
Trend penyaluran pembiayaan UMi sejak 2020 sampai dengan 2025 menunjukkan kenaikan yang signifikan, rata-rata naik sebesar 172,44% (yoy). Penyaluran terbesar menurut wilayah diraih Kabupaten.Manggarai sebesar Rp30,24 miliar, dan disusul Kabupaten Sikka sebesar Rp24,93 miliar.
PT PNM menjadi penyalur pembiayaan UMi terbesar dengan penyaluran sebesar Rp278,88 miliar untuk 57.653 debitur. Penyaluran pembiayaan UMi didominasi skema kelompok sebesar Rp289,77 miliar untuk 58.999 debitur.
Pasca dilakukan pembiayaan kepada seluruh pelaku usaha maka dilakukan monitoring evaluasi Kredit Program (KUR) pada semester II-2025. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT telah melaksanakan monev kredit program (KUR) untuk memantau kepatuhan penyalur (Perbankan dan LKBB) terhadap aturan dan kebijakan penyaluran, untuk mengetahui kendala/hambatan penyaluran dan upaya akselerasi penyaluran di akhir tahun 2025.
Pelaksanaan monev dilakukan di Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Kupang dan Kota Kupang dengan hasil temuan yakni penyalur pembiayaan KUR telah memiliki pedoman/juknis penyaluran sejak maret 2025.
"Jadi sesuai dengan arahan kantor pusat masing-masing penyalur, komitmen penyaluran ditunjukkan melalui pemenuhan atas ketentuan dan yang diatur dalam Permenko terkait pemenuhan agunan/jaminan dan pengenaan biaya-biaya, dukungan sosialisasi dan asistensi pelaku usaha (UMKM) terkait pemenuhan dokumen pembiayaan yang telah dilakukan dengan optimal dan kendala yang masih sering ditemui berupa skor kredit yang buruk (SLIK OJK/BI Checking) pelaku usaha. Jaminan yang tidak memenuhi ketentuan, dan syarat lain yang menghambat debitur memenuhi persyaratan KUR ijin usaha belum ada, usaha belum mencapai 6 bulan, dan syarat lainnya," tutur Adi.
Dikatakan Adi, pengembangan industri tenun mendapat perhatian khusus dari Pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Adaide Indonesia (Ada Impact) dengan menghadirkan Program Inovatif “Kampung UMi Klaster Tenun” di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Kehadiran program ini akan meningkatkan produktivitas dan daya saing para pengrajin tenun, mewujudkan kemandirian dan inklusifitas, serta berdampak pada kesejahteraan.
Periode program ini berlangsung selama 4 tahun di Desa Nian (32 peserta), Desa Kiusili (40 peserta), Desa Tapenpah (18 peserta), Desa Fefinesu (36 peserta) dan Desa Tautpah (37 peserta) di wilayah Kab. TTU. Tahapan program tersebut akan dirancang untuk 4 (empat) tahun yang bersifat saling melengkapi.
Pada tahun pertama dan kedua, output program ini ditujukan untuk peningkatan kualitas kain tenun yang dihasilkan seperti kain tenun berwarna alami, perbaikan ketrampilan dasar menenun, brand positioning yang terancang dan teraktivasi, sosial media teraktivasi, dan akses pasar yang meningkat. Selanjutnya pada tahun ketiga dan keempat, para komunitas dapat memiliki legalitas, terwujudnya kolaborasi brand, business matching, terlibat dalam eksebisi nasional dan internasional, dan mampu memenuhi kuota ekspor.
Dukungan pemasaran UMKM yang diinisiasi Kanwil DJPb NTT diwujudkan melalui pengembangan “Website Lopo Tenun (lopotenun.com dan lopotenun.id)” yang bertujuan untuk menyediakan sarana edukasi, publikasi/etalase dan promosi/pemasaran produk tenun dan turunannya (hilirisasi). Website ini telah di launching pada saat Pameran Pembangunan NTT dibulan Agustus 2025 dan telah digunakan oleh beberapa UMKM untuk memasarkan produknya atau melakukan proses jual beli baik secara konvensional maupun secara digital seperti UMKM Nicehandycrat, Enacraft, Cerita Mama dari Timur, Dekranasda Belu, dan Artshop Ayotupas.
Kehadiran website ini tentunya memperkaya akses pemasaran produk tenun secara digital sehingga dapat semakin dikenal lebih luas, menjangkau potensi pasar nasional dan luar negeri sekaligus upaya menjaga kelestarian warisan budaya bangsa serta memperkenalkan keunikan tenun dan turunannya ke para generasi muda. Sekadar informasi bahwa APBN sebagai Instrumen fiskal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional, APBN memegang peran krusial, baik melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) maupun Belanja Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) yang dilaksanakan langsung di NTT.
Strategi akselerasi pertumbuhan ekonomi saat ini berfokus pada pergeseran dari belanja berbasis rutinitas menjadi belanja berbasis kinerja dan pengukuran dampak (money follow program), termasuk untuk mendukung upaya Pemda memaksimalkan PAD dan mengundang investasi di sektor unggulan di NTT. Penguatan dukungan Pemberdayaan UMKM dilakukan melalui kemudahan akses permodalan melalui KUR dan Pembiayaan UMi dan inisiasi lainnya di sisi hulu hingga hilir.
Pemberdayaan ini meliputi pengembangan sektor super prioritas (pariwisata), implementasi pemasaran digital dan digitalisasi layanan, dan hilirisasi produk unggulan bertujuan mendukung UMKM di NTT semakin berdaya saing dan naik kelas untuk mendukung upaya terwujudnya masyarakat NTT semakin sejahtera. (AL)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....