ATR/BPN Gandeng Perguruan Tinggi Percepat Penyusunan RDTR Nasional

RRI.CO.ID,Sumba - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan kerja sama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini dinilai penting karena kebutuhan terhadap RDTR terus meningkat seiring dengan upaya pemerintah memberikan kepastian tata ruang sekaligus mempercepat proses perizinan berusaha.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan keterlibatan perguruan tinggi diharapkan dapat memperluas kapasitas pemerintah dalam menyelesaikan RDTR dalam jumlah besar, dengan memanfaatkan kapasitas akademik dan keahlian yang dimiliki perguruan tinggi. Ossy Dermawan menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan RDTR Tahun 2026 melalui Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi, yang berlangsung di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis, 10 September 2026.

Menurutnya, percepatan penyusunan RDTR memiliki kaitan langsung dengan peningkatan kemudahan berusaha, karena RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission atau OSS dapat menjadi dasar dalam proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau KKPR. Pemerintah berharap semakin banyak wilayah yang memiliki RDTR terintegrasi, maka semakin cepat pula proses pelayanan perizinan dapat dilakukan secara terukur dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN per 8 September 2026, sebanyak 572 RDTR telah tersedia dan terintegrasi dengan OSS. Integrasi tersebut telah mendukung penerbitan sebanyak 751.364 konfirmasi KKPR hingga Agustus 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan RDTR memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan perizinan berusaha. Kementerian ATR/BPN menilai percepatan penyusunan dan integrasi RDTR akan memberikan dampak yang semakin besar terhadap penerbitan KKPR serta menciptakan proses perizinan yang lebih cepat, transparan, dan memiliki kepastian tata ruang.

Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan penyelesaian sebanyak 1.703 RDTR dalam periode 2026 hingga 2028. Khusus pada 2026, pemerintah menargetkan penyelesaian 500 RDTR. Untuk mendukung target tersebut, kerja sama dengan perguruan tinggi diarahkan untuk menyelesaikan 62 paket dengan total volume 145 RDTR yang tersebar di 18 provinsi. Beberapa wilayah yang menjadi konsentrasi utama dalam kerja sama tersebut antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Barat, dengan melibatkan perguruan tinggi yang memiliki kapasitas dan keahlian sesuai kebutuhan penyusunan tata ruang.

Suyus Windayana menyebutkan, Kementerian ATR/BPN sebelumnya telah mengirimkan permintaan kesediaan kepada 40 perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 38 perguruan tinggi telah menyampaikan kesediaannya untuk terlibat, terdiri atas 20 perguruan tinggi negeri dan 18 perguruan tinggi swasta. Tahap berikutnya adalah pembentukan tim pelaksana yang akan diisi para ahli dari perguruan tinggi. Tim tersebut nantinya diharapkan dapat mendukung proses penyusunan RDTR secara lebih cepat sekaligus menjaga kualitas dokumen tata ruang yang dihasilkan agar sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan pembangunan di masing-masing daerah,"ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut diikuti perwakilan perguruan tinggi negeri dan swasta dari berbagai daerah di Indonesia secara daring. Selain Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan dan Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana, hadir pula Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Kawasan Dony Erwan, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Reny Windyawati, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan jajaran Direktorat Jenderal Tata Ruang. Melalui kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi ini, Kementerian ATR/BPN berharap percepatan penyusunan RDTR dapat memperluas cakupan wilayah yang memiliki kepastian tata ruang sekaligus mendorong pelayanan perizinan dan iklim investasi yang semakin mudah di Indonesia.(Humas BPN Sumba Timur/YB)