Pemkab SBD Tunggu Data Warga Terdampak Gempa hingga 7 Oktober

RRI.CO.ID, Kupang - Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan batas pengumpulan data kerusakan gempa hingga 7 Oktober untuk menentukan langkah pemulihan. Data tersebut menjadi dasar pemerintah memilih penggunaan Belanja Tidak Terduga atau pergeseran anggaran untuk membiayai kebutuhan penanganan pascagempa.

Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla, S.T. mengatakan pemerintah masih menunggu seluruh data warga terdampak sebelum menetapkan status bencana secara resmi. "Kami batasi sampai tanggal 7 besok, data-data harus masuk, setelah itu kami langsung bergerak," kata Bupati Ratu Wulla dalam Wawancara Kupang Pagi Ini, Selasa, 6 Oktober 2026.

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan anggaran BTT, namun mekanisme penggunaannya tetap membutuhkan data kerusakan dan dampak masyarakat terdampak terkini. "Apakah nanti kami dukungan dari BTT yang sudah kami siapkan, atau ada pergeseran anggaran kepada program-program," ujar Bupati.

Data sementara mencatat 13 rumah mengalami rusak sedang dan 282 rumah rusak ringan, sementara korban jiwa tercatat nihil. Selain rumah warga, sejumlah gereja juga mengalami kerusakan sehingga pemerintah memasukkan kebutuhan penanganannya dalam pendataan pascagempa secara menyeluruh.

Bantuan awal telah disalurkan berupa permakanan, terpal, dan air bersih bagi warga terdampak yang mengungsi ke rumah keluarga. Bupati menyebut pemerintah masih mampu menangani kondisi sementara, namun koordinasi dengan pemerintah provinsi dan BNPB terus dilakukan bersama.

"Tentunya memang sejauh ini masih bisa kami tangani, tetapi kami juga tetap berkoordinasi dengan pemerintah provinsi," kata Bupati Ratu Wulla. Setelah data lengkap, pemerintah akan menentukan prioritas rehabilitasi berdasarkan tingkat kerusakan ringan, sedang, hingga berat di lapangan nanti.

Langkah tersebut diharapkan mempercepat pemulihan infrastruktur sekaligus memastikan bantuan pemerintah diberikan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak gempa di daerah. Pemerintah juga menyiapkan posko untuk menghimpun dukungan bantuan sebelum disalurkan kepada masyarakat sesuai hasil pendataan dan kebutuhan mereka. (DB)