Poin Utama
- Kelengkapan dan ketepatan data menjadi kunci utama agar bantuan sosial pemerintah pusat dapat masuk ke daerah dan diarahkan kepada masyarakat sesuai kebutuhan.
- Bantuan dari pemerintah pusat tidak serta-merta masuk ke daerah, melainkan melalui proses koordinasi dan pengusulan yang harus dilalui terlebih dahulu.
- Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao menekankan pentingnya pemenuhan kriteria penerima manfaat agar bantuan dapat direalisasikan dengan tepat sasaran.
RRI.CO.ID, Rote - Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao menilai kelengkapan dan ketepatan data menjadi kunci masuknya bantuan sosial pemerintah pusat ke daerah. Data tersebut diperlukan agar bantuan dapat diarahkan kepada masyarakat sesuai kebutuhan dan kriteria penerima manfaat.
Sekretaris Dinas Sosial Rote Ndao, Aris Tomasui mengatakan bantuan dari pemerintah pusat tidak serta-merta masuk ke daerah. Menurutnya, terdapat proses koordinasi dan pengusulan yang harus dilalui sebelum bantuan direalisasikan.
“Bantuan-bantuan seperti ini tidak serta-merta masuk ke wilayah Kabupaten Rote Ndao,” kata Aris kepada RRI usai kegiatan penyerahan bantuan sosial oleh Kementerian Sosial RI melalui Sentra Efata Kupang di Lobi Kantor Bupati, Senin, 21 September 2026. Ia menyebut proses tersebut membutuhkan koordinasi serta dukungan data dari berbagai pihak.
Aris mengatakan bantuan senilai Rp375 juta lebih yang disalurkan kali ini memiliki arti besar bagi masyarakat Rote Ndao. Bantuan menyentuh lansia, penyandang disabilitas, anak-anak terlantar, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Menurut Aris, Dinas Sosial memiliki data masyarakat yang membutuhkan bantuan dan akan menyalurkannya secara bertahap. Keterbatasan bantuan membuat pemerintah harus menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan penerima.
“Target dan harapan kita ke depan bahwa kita harus bisa menjangkau semua,” ujar Aris. Ia mengatakan pemerintah daerah akan terus mengusulkan bantuan sesuai data dan kebutuhan masyarakat.
Selain bantuan nutrisi dan alat bantu, Dinas Sosial juga mengupayakan program pemberdayaan bagi masyarakat. Data program tersebut telah disiapkan dan dikirimkan kepada Kementerian Sosial untuk diproses.
Aris berharap bantuan pemberdayaan dapat direalisasikan pada 2026 atau paling lambat awal 2027. Menurutnya, program pemberdayaan penting agar bantuan sosial tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar.
Ia menegaskan pemerintah daerah membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk memperluas jangkauan bantuan sosial. Namun, dukungan tersebut harus diperkuat data yang akurat dari pemerintah daerah hingga tingkat desa.
Aris meminta perangkat daerah, camat dan kepala desa aktif membantu proses pendataan penerima manfaat. “Kepala desa lebih mengenal dan mengetahui penerima manfaat atau sasaran penerima manfaat,” katanya. (Radja)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....