NTT Bangun ‘Satu Data’ untuk Pastikan Pemulihan Gempa Flores Tepat Sasaran

RRI.CO.ID, Kupang - Setelah masa tanggap darurat berakhir, tujuh kabupaten terdampak gempa Magnitudo 7,7 akan memasuki masa pemulihan yang berlangsung selama tiga tahun. Pemulihan tersebut harus didasarkan pada Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mulai menyiapkan data kerusakan dan kerugian yang akurat dan terverifikasi. Pemerintah Provinsi NTT melalui BAPPERIDA dan BPBD, dengan dukungan Program Kemitraan Australia-Indonesia SIAP SIAGA, melakukan verifikasi data dari tujuh kabupaten terdampak dalam Forum Konsolidasi Data Sektoral dan Kewilayahan di Kupang, Kamis 17 September 2026.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPERIDA Provinsi NTT, Yohanes Paut mengatakan R3P tidak mungkin disusun tanpa fondasi data yang kokoh. R3P harus berpijak pada Jitupasna yang mencakup pengkajian akibat bencana, analisis dampak, perkiraan kebutuhan pemulihan, hingga rekomendasi awal arah kebijakan.

“Tanpa data yang akurat, R3P yang kita susun berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat terdampak,” kata Yohanes.

Guna memastikan akurasi data, tim data gabungan menerapkan teknologi geospasial serta memanfaatkan pemetaan udara (drone) dan fitur geotagging dari ponsel pintar. Visualisasi geospasial ini membantu mendeteksi dan mengoreksi anomali data di lapangan, seperti titik koordinat fasilitas umum yang tidak presisi atau berada di luar wilayah administrasi.

Area Manager SIAP SIAGA NTT, Silvia Fanggidae, mengatakan validitas data menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penyusunan R3P karena data kerugian dan kerusakan harus dapat dipertanggungjawabkan sebelum diterjemahkan menjadi rencana pembangunan.

“Ketika menyusun R3P maka mutlak harus ada data kerugian yang bisa dipertanggungjawabkan, valid, diverifikasi serta divalidasi,” kata Silvia.

Menurut Silvia, tujuan akhirnya bukan sekadar mengganti apa yang hilang atau memperbaiki apa yang rusak. Prinsip pemulihan pascabencana adalah build back better—membangun kembali dengan lebih baik dan lebih aman. Karena itu, kualitas data akan turut menentukan kualitas pemulihan yang diterima masyarakat terdampak.

Pakar Geographic Information System (GIS), M. Hendryanto, mengatakan visualisasi data mulai memperlihatkan pola yang perlu diverifikasi lebih lanjut. Data Kabupaten Manggarai Timur, misalnya, menunjukkan sejumlah desa di bagian selatan mengalami dampak kerusakan yang tinggi, meskipun area gempa berada di bagian utara.

“Kita belum tahu apakah ini karena pengaruh faktor geologis atau ada kesalahan input data. Dengan bantuan teknologi geospasial dan geotagging, kita bisa menganalisis secara cepat dari kantor dan melihat desa-desa mana yang memang harus menjadi prioritas intervensi,” ungkap Hendryanto. (RLS-MVM/ST)