FPRB: Kekeringan NTT Tahun 2026 Dipicu Double Impact El Nino dan IOD Positif

RRI.CO.ID, Kupang - Forum Penanggulangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Kupang menilai ancaman kekeringan di Nusa Tenggara Timur tahun 2026 perlu mendapat perhatian serius seluruh pihak. Kondisi musim kemarau panjang dinilai tidak lagi sekadar persoalan musiman karena berdampak pada ketersediaan air bersih, pertanian, dan kehidupan masyarakat.

Ketua FPRB Kabupaten Kupang, Elfrid Veisel Saneh, menjelaskan kekeringan tahun ini dipicu kombinasi fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif. Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan dampak lebih berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Kali ini juga kita mendapat double impact karena dipengaruhi Samudra India dan Samudra Pasifik bersamaan,” kata Elfrid dalam Wawancara Kupang Pagi Ini Pro 1 RRI Kupang, Kamis, 13 Agustus 2026.

Ia menerangkan, anomali suhu laut di Samudra Pasifik serta perubahan pola konveksi atmosfer memperkuat potensi kekeringan di Indonesia, khususnya NTT. Selain itu, suhu laut yang lebih hangat di Samudra Hindia turut menurunkan curah hujan di wilayah barat dan tengah Indonesia.

Berdasarkan rilis BMKG dasarian pertama Agustus 2026, wilayah Lelogama di Amarasi Selatan dan Fatuleu Barat menjadi titik kekeringan paling ekstrem di Kabupaten Kupang. Kedua wilayah tersebut tercatat mengalami hari tanpa hujan cukup panjang.

“Lelogama mengalami delapan puluh dua hari tanpa hujan, sedangkan Fatuleu Barat mencapai tujuh puluh dua hari,” ujarnya.

Elfrid menambahkan pola kekeringan tahun ini berbeda karena pengaruh dua samudra terjadi bersamaan. Ia juga mengingatkan musim hujan diperkirakan mundur hingga awal tahun 2027.

“Musim hujan diperkirakan berlangsung awal tahun 2027, bukan November atau Desember seperti biasanya,” katanya.

FPRB mencatat sebanyak 22 kecamatan di Kabupaten Kupang memiliki curah hujan di bawah 10 milimeter pada dasarian pertama Agustus 2026. Kondisi tersebut mulai menyebabkan penurunan debit air, terutama di wilayah dengan ketinggian di atas 50 meter dari permukaan laut.

Dalam penyusunan roadmap penanggulangan kekeringan, FPRB terlibat bersama pemerintah daerah dan BPBD menyusun dokumen rencana penanggulangan bencana, rencana kontinjensi, serta kajian risiko kekeringan. Peta kerentanan kekeringan dan cuaca ekstrem telah disiapkan sebagai dasar perencanaan daerah.

“Kami sudah memiliki peta kerentanan kekeringan dan cuaca ekstrem untuk Kabupaten Kupang,” kata Elfrid.

Ia menegaskan penanganan kekeringan harus dilakukan bertahap, mulai dari distribusi air bersih, peringatan dini, bantuan pertanian dan peternakan, hingga konservasi daerah tangkapan air dan perlindungan kawasan hutan. Menurutnya, pemerintah desa dan masyarakat menjadi garda terdepan dalam mengurangi risiko kekeringan.

“Kampanye hemat air bukan sekadar seremonial, melainkan edukasi masyarakat melalui media massa secara berkelanjutan,” katanya, mengakhiri. (DB)