RRI.CO.ID, Kupang – WALHI Nusa Tenggara Timur meminta pemerintah mengevaluasi berbagai proyek pembangunan yang membutuhkan sumber daya air dalam jumlah besar. Langkah tersebut dinilai penting karena NTT masih menghadapi krisis air yang terjadi hampir setiap musim kemarau.

Divisi Hukum dan Advokat Walhi NTT, Yulianto Behar Nggali Mara, S.H., M.H. saat diwawancarai RRI.CO.ID, Kamis 23 Juli 2026 mengatakan pembangunan ekonomi seharusnya berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Kebijakan investasi juga dinilai perlu mempertimbangkan daya dukung sumber daya air di setiap wilayah.

"Ketika kita mengalami krisis air, seharusnya pemerintah tidak lagi mendorong proyek-proyek berskala besar yang membutuhkan air dalam jumlah besar. Pemerintah harus lebih mengutamakan perlindungan sumber air dibanding hanya mengejar investasi," ucap Yulianto.

WALHI mencontohkan sejumlah proyek yang dinilai memiliki kebutuhan air tinggi sehingga perlu dikaji secara menyeluruh sebelum dijalankan. Organisasi tersebut menegaskan setiap pembangunan harus memperhatikan dampak ekologis yang akan ditanggung masyarakat.

Selain itu, WALHI menilai pemerintah masih lebih fokus pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, aspek konservasi air dan perlindungan kawasan resapan dinilai belum menjadi perhatian utama.

WALHI berharap pemerintah memperkuat kebijakan konservasi lingkungan dan menghentikan aktivitas yang berpotensi mengurangi ketersediaan air bersih. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan tanpa mengorbankan hak masyarakat atas air.