RRI.CO.ID, Kupang - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur menilai krisis air yang terus berulang di berbagai wilayah NTT tidak hanya disebabkan oleh musim kemarau panjang. Organisasi tersebut menyebut persoalan itu juga dipengaruhi oleh tata kelola sumber daya alam yang dinilai belum mengutamakan keberlanjutan lingkungan.

Yulianto Behar Nggali Mara, S.H., M.H., Divisi Hukum dan Advokat Walhi NTT kepada RRI.CO.ID, Kamis 23 Juli 2026, mengatakan, kerusakan kawasan hulu, menyusutnya tutupan hutan, dan berkurangnya daerah tangkapan air telah mengurangi kemampuan alam menyimpan cadangan air. Kondisi itu membuat masyarakat semakin rentan mengalami kesulitan memperoleh air bersih setiap musim kemarau.

"Bagi WALHI, krisis air yang terus berulang bukan sekadar fenomena alam atau dampak musim kemarau yang berkepanjangan. Kondisi ini merupakan akibat dari kegagalan negara dalam mengelola sumber daya alam secara adil, berkelanjutan, dan berpihak pada keselamatan rakyat," ucap Yulianto, saat diwawancarai RRI.CO.ID lewat sambungan telpon.

WALHI menilai kebijakan pembangunan selama ini lebih banyak mendorong investasi berskala besar dibanding memperkuat perlindungan kawasan resapan air. Akibatnya, daya dukung lingkungan terus menurun dan kemampuan alam menyediakan air bersih ikut melemah.

Dampak kondisi tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai daerah. Perempuan dan anak-anak harus berjalan jauh mengambil air, sementara petani kehilangan musim tanam dan ternak kesulitan memperoleh sumber air.

WALHI berharap pemerintah mulai menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian utama dalam kebijakan pembangunan. Organisasi itu juga mendorong pemulihan kawasan hutan dan daerah tangkapan air agar krisis air tidak terus berulang setiap tahun. (AI)