RRI.CO.ID,Kupang – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (World Food Programme/WFP) memperkuat sistem aksi dini berbasis peringatan dini melalui penyusunan rencana kerja Kesiapsiagaan Antisipatif Menghadapi Berbagai Ancaman Bencana (AMPD).

Langkah tersebut dibahas dalam Workshop Pengembangan Rencana Kerja Informasi Risiko dan Peringatan Dini yang melibatkan BPBD, BMKG, BNPB, perangkat daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan mitra pembangunan.

Kepala Kantor WFP Kupang, Nunuk Supraptinah, mengatakan WFP mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi NTT, khususnya BPBD, BMKG, dan Kelompok Kerja (Pokja) AMPD dalam memperkuat sistem informasi dan respons peringatan dini.

"WFP merasa terhormat dapat menjadi bagian dari transformasi sistem penanggulangan bencana di Indonesia, dari pendekatan yang reaktif menuju pendekatan yang lebih antisipatif," ujarnya.

Menurut Nunuk, keberhasilan sistem peringatan dini tidak hanya diukur dari kecepatan penyampaian informasi, tetapi juga dari kemampuan seluruh pemangku kepentingan menerjemahkan informasi tersebut menjadi aksi nyata untuk melindungi masyarakat.

Ia menilai NTT merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, seperti kekeringan, banjir, cuaca ekstrem, dan siklon tropis. Di sisi lain, NTT dinilai menunjukkan komitmen kuat melalui pembentukan Pokja AMPD dan kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem kesiapsiagaan yang lebih efektif.

Workshop tersebut, lanjut Nunuk, tidak hanya menyusun rencana kerja, tetapi juga membangun kesepahaman mengenai trigger, threshold, pemanfaatan informasi risiko, serta mekanisme pengambilan keputusan yang berbasis risiko dan dampak.

Ia menegaskan, implementasi aksi dini tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja.

"Diperlukan kolaborasi yang erat antara BPBD, BNPB, perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan. Pokja AMPD menjadi ruang strategis untuk menyatukan seluruh kapasitas tersebut," katanya.

Sebagai mitra pemerintah, WFP, lanjut Nunuk, tidak membawa model yang baku, melainkan berperan memfasilitasi proses, memperkuat kapasitas, menghadirkan pengalaman global, serta mendukung pemerintah mengembangkan sistem yang sesuai dengan karakteristik Indonesia dan kebutuhan daerah.

WFP berharap workshop tersebut menghasilkan rencana kerja yang implementatif, panduan trigger dan threshold yang dapat diterapkan secara operasional, serta memperkuat kesiapsiagaan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam melindungi masyarakat sebelum bencana menimbulkan dampak yang lebih besar.

"Semoga diskusi selama kegiatan ini menghasilkan rekomendasi yang konkret, dapat ditindaklanjuti, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur," tutup Nunuk.(As)