RRI.CO.ID, Kupang - Pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur menghadapi tantangan besar dalam menjaga akurasi data populasi ternak akibat tingginya dinamika penjualan sapi oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mendesak.

Plt. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kupang, Oktaviana A. Manulangga, S.Pt., M.Si., saat diwawancarai RRI Kupang menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat masih memandang ternak, khususnya sapi, sebagai aset likuid atau “ATM berjalan” yang sewaktu-waktu dapat dijual untuk membiayai kebutuhan pendidikan, upacara adat, maupun kebutuhan keluarga lainnya.

Menurut Oktaviana, kondisi tersebut membuat pergerakan keluar-masuk ternak berlangsung sangat cepat sehingga data hasil sensus seringkali tidak lagi sesuai dengan kondisi nyata di lapangan hanya dalam waktu beberapa bulan setelah pendataan dilakukan.

“Dinamika keluar-masuk ternak yang sangat cepat untuk kebutuhan mendesak seperti biaya sekolah membuat data sensus seringkali sudah kedaluwarsa hanya beberapa bulan setelah data diambil,” ujarnya.

Ia mengatakan, ketidakteraturan laporan dari peternak terkait transaksi jual beli ternak menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan sinkronisasi data populasi ternak sulit dilakukan secara maksimal.

Padahal, akurasi data sangat dibutuhkan pemerintah dalam menentukan berbagai kebijakan strategis di sektor peternakan, seperti distribusi bantuan pakan, pelaksanaan vaksinasi massal, hingga pengendalian penyakit hewan.

Karena itu, pemerintah daerah mulai mendorong penggunaan sistem pelaporan digital yang lebih sederhana dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui sistem tersebut, peternak diharapkan dapat melaporkan perubahan jumlah ternak secara mandiri tanpa harus melalui prosedur administrasi yang rumit.

Selain penguatan teknologi, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya data ternak yang akurat juga terus dilakukan. "Kami berharap para peternak semakin paham terkait pelaporan kelahiran, penjualan, maupun kematian ternak yang bisa membantu mereka memperoleh akses layanan kesehatan hewan dan bantuan pemerintah secara lebih tepat sasaran," kata Oktaviana.

Oktaviana menilai, keberhasilan memperbaiki sistem pendataan ternak akan memperkuat posisi NTT sebagai salah satu daerah pemasok daging sapi terbesar di Indonesia dengan sistem manajemen peternakan yang lebih modern dan terpercaya.

Menurutnya, sinergi antara kearifan lokal masyarakat dalam memelihara ternak dengan kebutuhan administrasi pemerintah harus berjalan seimbang agar pembangunan sektor peternakan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Pemerintah pun mengajak seluruh masyarakat peternak di wilayah Flobamora untuk aktif memperbarui data ternak mereka sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung ketahanan pangan dan kemajuan industri peternakan daerah. (DB)