RRI.CO.ID, Kupang - Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Undana, Rikhard Bolang menilai kenaikan harga gas nonsubsidi dapat mempengaruhi berbagai sektor ekonomi. Kondisi ini dikatakan berpotensi membebani pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah, khususnya yang bergerak dibidang kuliner karena meningkatnya biaya operasional.

“Jika hal ini terjadi secara terus menerus, ini bisa berbahaya untuk permintaan sektor riil kita. Karena pasti akan mengganggu di demand side masyarakat dan supply side produsen makanan dan minuman atau UKM yang lain,” kata Rikhard Bolang dalam program Bapote Pro 4 RRI Kupang, Jumat, 8 Mei 2026.

Menurut Rikhard Bolang, kenaikan harga gas non-subsidi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan memicu inflasi. Hal ini terjadi karena meningkatnya biaya produksi, namun tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan sehingga masyarakat melakukan pengurangan pengeluaran.

“Kalau biaya produksi naik karena LPG naik, berarti harga produk akhir itu pasti akan naik dan itu akan berdampak pada sisi permintaan masyarakat. Yang jadi masalah, pendapatan masyarakat itu stagnan dan tidak naik, sehingga pasti ada pengurangan dari sisi permintaan dan hal seperti itu akan menyebabkan inflasi,” ucap Rikhard Bolang.

Monitoring real time, menurut Rikhard, perlu dilakukan pemerintah untuk mengawasi ketersediaan gas LPG baik pada distributor maupun toko. Ia juga mengapresiasi upaya pengawasan yang dilakukan pemerintah seperti sidak dan melihat peta rawan wilayah yang sering mengalami kelangkaan ketersediaan gas nonsubsidi.

“Pembuatan dashboard stock dan juga harga LPG harian di tingkat kelurahan atau kecamatan. Selain agen resmi ada juga pengecer yang perlu didaftarkan pada sub pangkalan resmi sehingga peredarannya bisa diawasi oleh pertamina,” ujar Rikhard.

Rikhard mengimbau masyarakat khususnya pelaku tidak melakukan pembelian gas nonsubsidi secara berlebihan atau panic buying di tengah kenaikan harga. Untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan, ia berharap tidak ada oknum yang melakukan penimbunan gas LPG.

“Kita sebagai masyarakat perlu bijak untjk melaksanakan kewajiban kita sebagai konsumen dengan cara tidak melakukan panic buying atau penimbunan. Kalau kita ikut serta sebagai distributor tidak resmi pemerintah dan pertamina, kita berkontribusi terhadap kelangkaan yang terjadi,” ucap Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Undana ini.