RRI.CO.ID, Kupang - Memasuki triwulan II 2026 Pemerintah menaikkan alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp99,65 miliar, Secara keseluruhan, pagu Kementerian PU tumbuh dari Rp1.44 Triliun pada Januari menjadi Rp1.54 Triliun pada April 2026. Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Adi Setiawan, kenaikan anggaran ini mendukung belanja barang yang mengalami kenaikan sebesar Rp67.754.574.000,- dan belanja modal mengalami peningkatan sebesar Rp31.901.193.000,-.

Untuk belanja modal banyak difokuskan pada pembangunan fisik, khususnya untuk belanja konektivitas jalan dan jembatan. Hal ini menunjukan komitmen serta upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan ekonomi dan menurunkan biaya logistik, termasuk bagian dari dukungan terhadap pengendalian inflasi.

Distribusi Anggaran Berdasarkan Wilayah Kerja

Peningkatan anggaran ini dialokasikan secara signifikan untuk mendukung konektivitas darat melalui Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) di berbagai wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Penyesuaian ini untuk mendukung konektivitas jalan jembatan yang tersebut pada 4 wilayah di NTT dengan rincian sebagai berikut :

Penambahan alokasi anggaran ini merupakan langkah strategis yang diambil sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat serta tuntutan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah pertumbuhan ekonomi, termasuk kawasan industri dan sentra pertanian. Dengan dominasi penambahan anggaran pada konektivitas jalan diharapkan mampu mengatasi hambatan distribusi yang selama ini disebabkan oleh tantangan geografis dan kondisi infrastruktur yang belum merata serta mempercepat mobilitas logistik.

Komitmen Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah berharap penambahan belanja modal akan berdampak langsung pada kualitas jalan dan jembatan sehingga distribusi barang menjadi lancar dan biaya transportasi barang dapat ditekan yang akan berdampak langsung pada masyarakat NTT berupa harga kebutuhan pokok di masyarakat lebih stabil dan terjangkau. Kementerian Keuangan melalui Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT terus mendorong upaya percepatan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan, dan realisasi pelaksanaan anggaran.

Hal ini untuk memastikan kemanfaatan dari alokasi anggaran bisa secepatnya dirasakan masyarakat dan mendukung aktivitas perekonomiaan yang dapat langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi wilayah dan pengendalian inflasi. Penambahan anggaran khususnya untuk belanja insfrastruktur ini menegaskan merupakan atensi dan kehadiran negara dalam memastikan NTT pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan inflasi akan tetap terjaga. (rls/at)