Karakteristik Bencana Antarwilayah di Indonesia Berbeda

RRI.CO.ID, Kupang – Perubahan iklim kini menjadi tantangan nyata yang dirasakan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Dampaknya tidak hanya memengaruhi kondisi lingkungan, tetapi juga meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi yang terjadi di berbagai wilayah.

Ketua Pokja Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), Lingkungan, dan Kebencanaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Ika Puspita Dewi, mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 75 ribu desa, dengan sekitar 53 ribu desa berada di kawasan rentan bencana.

Menurutnya, karakteristik ancaman bencana yang dihadapi setiap daerah tidaklah sama. Kondisi geografis dan dampak perubahan iklim menyebabkan masing-masing wilayah memiliki risiko dominan yang berbeda.

"Daerah yang paling serius dengan tingkat kebencanaan tinggi, seperti Pulau Jawa dan Sumatera, yang paling sering terjadi adalah banjir dan tanah longsor," ujar Ika dalam wawancara bersama RRI Kupang, Rabu, 17 Juni 2026.

Ia menjelaskan, tingginya curah hujan di sejumlah wilayah Jawa dan Sumatera menjadi faktor utama yang memicu terjadinya bencana tersebut. Karena itu, upaya mitigasi perlu difokuskan pada pengelolaan daerah aliran sungai, konservasi lahan, serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan longsor.

Sementara itu, kondisi berbeda terjadi di kawasan Indonesia Timur. Wilayah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) lebih sering menghadapi ancaman kekeringan akibat curah hujan yang rendah dan perubahan pola musim yang semakin tidak menentu.

"Kalau di Indonesia Timur, khususnya NTT, ancaman bencana yang paling sering terjadi dan menjadi perhatian serius adalah kekeringan ekstrem," katanya.

Perbedaan karakteristik bencana tersebut, lanjut Ika, menuntut pemerintah desa untuk menyusun strategi mitigasi yang sesuai dengan kondisi lokal. Ia menegaskan bahwa program pembangunan desa tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang seragam di seluruh wilayah Indonesia.

Karena itu, pemerintah desa didorong untuk memahami potensi risiko di daerah masing-masing sebelum menyusun program pembangunan maupun mengalokasikan Dana Desa. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat setempat.

Ika juga mengingatkan pentingnya penggunaan data resmi sebagai dasar perencanaan pembangunan desa. Data yang akurat akan membantu pemerintah desa menentukan langkah adaptasi dan mitigasi yang tepat terhadap dampak perubahan iklim.

"Dalam rangka perencanaan dan pembangunan desa, gunakan data. Data ini bisa diperoleh secara resmi dari BMKG sehingga kebijakan yang diambil bukan hanya berdasarkan spekulasi kita sendiri terhadap kondisi lingkungan," ujarnya.

Melalui pemetaan risiko yang lebih akurat, Dana Desa diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat ketahanan iklim di tingkat lokal. Di wilayah rawan banjir dan longsor, anggaran dapat diarahkan pada pembangunan infrastruktur pengendali bencana. Sementara di daerah rawan kekeringan seperti NTT, Dana Desa dapat digunakan untuk pembangunan embung, penampungan air hujan, maupun sarana konservasi sumber daya air lainnya. (DB)