RRI.CO.ID, Kupang - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperkenalkan NTT Mart sebagai model penguatan ekonomi daerah berbasis produk lokal yang kini mulai dilirik sebagai konsep pengembangan ritel UMKM secara nasional. Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan, kehadiran NTT Mart bukan sekadar pusat oleh-oleh, tetapi instrumen strategis untuk menekan defisit perdagangan daerah dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha kecil.

Dalam wawancara langsung di program Jurnal Nusantara Kompas TV Jumat, 27 Maret 2026 Melki menjelaskan bahwa NTT selama ini mengalami defisit perdagangan hingga Rp51 triliun, terutama akibat tingginya ketergantungan pada produk dari luar daerah. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah membangun ekosistem distribusi yang mampu menampung dan memasarkan produk lokal secara berkelanjutan.

“Banyak produk sebenarnya bisa diproduksi di NTT, tetapi belum punya akses pasar. NTT Mart hadir untuk memutus rantai ketergantungan itu sekaligus memberi kepastian pasar bagi UMKM,” kata Melki.

NTT Mart pertama diluncurkan pada 12 Agustus 2025 di Kota Kupang dengan dukungan Komisi IX DPR RI. Gerai ini menampilkan beragam produk lokal, mulai dari kuliner, kriya, hingga wastra, yang dikurasi melalui proses verifikasi dinas terkait. Pemerintah daerah sengaja menerapkan standar masuk yang bertahap agar pelaku UMKM pemula tetap dapat berpartisipasi sembari meningkatkan kualitas produknya.

Data Pemerintah Provinsi NTT menunjukkan, sejak peluncuran NTT Mart, sektor industri pengolahan di daerah tersebut tumbuh di atas 20 persen. Pertumbuhan ekonomi NTT juga meningkat dari 3,73 persen menjadi 5,14 persen dalam periode yang sama, diikuti penurunan angka kemiskinan.

Menurut Melki, keberhasilan gerai perdana yang beroperasi dengan modal awal Rp160 juta dan kini mencatat perputaran hampir dua kali lipat menjadi indikator kuat bahwa model ritel berbasis produk lokal memiliki prospek berkelanjutan. Selain memperkuat ekonomi lokal, skema ini juga membuka peluang peningkatan pendapatan asli daerah melalui aktivitas perdagangan.

Untuk menjamin pasokan produk, Pemprov NTT menjalankan strategi berbasis komunitas melalui program One Village One Product, One School One Product, dan One Community One Product. Pendekatan ini dirancang untuk menciptakan rantai pasok yang stabil sekaligus menumbuhkan kewirausahaan di tingkat desa, sekolah, hingga komunitas keagamaan.

Langkah berikutnya, pemerintah daerah menyiapkan ekspansi digital melalui platform e-commerce yang akan dikembangkan bersama Bank NTT. Strategi ini diharapkan memperluas jangkauan pasar produk NTT ke luar daerah, sekaligus menjawab permintaan diaspora NTT di berbagai kota besar hingga luar negeri yang menginginkan kehadiran gerai serupa.

Melki menilai, jika konsep ini direplikasi secara luas, NTT Mart berpotensi menjadi model nasional dalam pengembangan ritel berbasis identitas daerah. “Kalau setiap daerah punya pusat ritel yang menampilkan produk lokalnya secara elegan dan terkurasi, maka kekuatan ekonomi berbasis budaya dan komunitas akan semakin kuat,” ujarnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT Zet Sony Libing menambahkan, keberadaan NTT Mart juga berfungsi sebagai etalase bersama yang meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk lokal. Ia mengajak masyarakat untuk menjadikan belanja produk daerah sebagai bagian dari gerakan ekonomi kolektif.

Dengan kombinasi dukungan kebijakan, pembinaan kualitas, serta ekspansi digital, NTT Mart diproyeksikan tidak hanya menjadi simbol kebangkitan UMKM di kawasan timur Indonesia, tetapi juga contoh konkret transformasi ekonomi daerah berbasis potensi lokal. (As)