RRI.CO.ID, Sumba : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat, Yermia Ndapa Doda, bersama jajaran perangkat daerah mengikuti rapat sosialisasi format dan indikator penilaian kinerja daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (ProSN), di Sumba Barat, Rabu 4 Maret 2026. Kegiatan yang digelar secara daring ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Nomor 700.1.1.4–180 Tahun 2026.

Turut mendampingi Sekda dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektur, Kepala Bapperida, Kepala Keuangan dan Aset Daerah, serta sejumlah pejabat teknis terkait. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada pemerintah daerah mengenai standar pelaporan dan evaluasi kinerja dalam menjalankan ProSN agar selaras dengan target pembangunan nasional.

Inspektur Jenderal Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya, menegaskan pentingnya koordinasi antara Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan perwakilan BPKP di daerah. Ia menjelaskan bahwa, setiap program strategis nasional memiliki potensi risiko, baik dalam aspek perencanaan, keuangan, pelaksanaan, maupun sosial.

Karena itu, mitigasi risiko harus dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi, analisis, evaluasi, hingga pengendalian dan perbaikan berkelanjutan. Dalam sesi berikutnya, perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Erwin Dimas, memaparkan bahwa Laporan Kinerja Pembangunan Nasional (LKJPN) merupakan bentuk akuntabilitas atas pencapaian sasaran nasional.

Ia menjelaskan bahwa laporan pelaksanaan ProSN akan menjadi bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), yang hasil evaluasinya dapat menjadi dasar pemberian penghargaan, sanksi, maupun insentif fiskal kepada daerah. Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri, Bachril Bakri, menguraikan muatan Keputusan Menteri terkait format dan indikator laporan kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pelaksanaan ProSN.

Pelaporan disepakati menggunakan aplikasi Siwasiat Kemendagri, dengan rencana integrasi sistem melalui e-Moneta untuk provinsi dan SIPD bagi kabupaten/kota, sehingga pemantauan target, risiko perencanaan, dan pembiayaan dapat dilakukan secara terpadu. Penilaian kinerja ini bersifat berkelanjutan dan masih dalam tahap diskusi lanjutan antara Bappenas dan Kemendagri.

Keikutsertaan jajaran Pemerintah Kabupaten Sumba Barat menunjukkan komitmen kuat daerah dalam mendukung ProSN serta memperkuat sinergi pusat dan daerah demi tercapainya pembangunan nasional yang efektif dan akuntabel. (Jl)