RRI.CO.ID, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan pidato dalam rangka peringatan satu tahun masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma, pada Rapat Paripurna ke-67 Masa Persidangan ke-2 Tahun Sidang 2025–2026 DPRD Provinsi NTT.
Rapat paripurna tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jumat (20/2/2026), dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota DPRD, Forkopimda, dan jajaran Pemerintah Provinsi NTT.
Dalam pidatonya, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa tahun pertama kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma dicanangkan sebagai “tahun fondasi” untuk menata arah pembangunan, memperbaiki sistem, serta memperkuat tata kelola pemerintahan guna menghadirkan pelayanan publik yang lebih presisi pada tahun-tahun berikutnya.
Pemerintah Provinsi NTT mengusung visi “NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan” melalui tujuh pilar strategis dan sepuluh program dasar cita. Implementasinya difokuskan pada sektor unggulan, yakni pertanian, peternakan, kelautan dengan prinsip ekonomi biru, serta pariwisata berbasis komunitas yang diperkuat melalui hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk lokal.
Pada sektor ketenagakerjaan, Pemprov NTT memberikan perlindungan jaminan sosial kepada 100 ribu pekerja rentan di sektor informal. Program ini disebut sebagai skema perlindungan terbesar di Indonesia yang diinisiasi pemerintah daerah.
Secara makro, pertumbuhan ekonomi NTT pada 2025 tercatat sebesar 5,14 persen. Sementara angka kemiskinan menurun menjadi 17,50 persen. Gubernur menyebut capaian tersebut mencerminkan arah kebijakan pembangunan yang mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Melalui Program One Village One Product (OVOP), Pemprov NTT mendorong penguatan identitas ekonomi desa dengan 44 produk unggulan dan 190 UMKM yang terlibat. Program ini diperkuat dengan pembentukan NTT Mart di 22 kabupaten/kota sebagai simpul pemasaran produk lokal agar memiliki akses pasar yang lebih luas.
Di sektor pertanian, produksi padi meningkat signifikan sebesar 36,81 persen dibandingkan tahun 2024, dengan capaian hampir satu juta ton gabah kering giling. Atas capaian tersebut, NTT meraih penghargaan Pin Swasembada Pangan dan masuk dalam lima besar nasional untuk peningkatan produksi pangan.
Pada sektor peternakan, populasi sapi meningkat dari 581.918 ekor pada 2023 menjadi 622.276 ekor pada 2025 atau tumbuh sekitar 6,9 persen dalam dua tahun terakhir.
Sektor pariwisata juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 17,99 persen. Penyelenggaraan Tour de EnTeTe (TDE) memberikan multiplier effect ekonomi mencapai Rp10,21 miliar. Capaian tersebut turut didukung berbagai agenda seperti Kupang Exotic Festival, NTT BaGaYa, Festival Seni Budaya Ende, dan AnTikFest 2025 sebagai katalis pertemuan produk lokal dengan pasar.
Dalam penguatan ekonomi biru, subsektor perikanan tangkap menyumbang 15,7 persen dari total produksi daerah dengan komoditas unggulan tuna, cakalang, dan tongkol.
Di bidang kesehatan, akselerasi penurunan stunting menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data E-PPGBM, prevalensi stunting turun dari 21,2 persen menjadi 20,2 persen pada 2025. Penurunan ini didukung Gerakan Anti-Meridian yang mengintegrasikan program orang tua asuh serta intervensi gizi berbasis potensi pangan lokal.
| Baca juga: Gerakan Tanam Padi Dukung Swasembada |
Pada sektor pendidikan, Pemprov NTT mengalokasikan anggaran Rp2,69 miliar untuk membantu 1.154 siswa kurang mampu agar tetap melanjutkan pendidikan. Selain itu, pembangunan sekolah vokasi berasrama dilaksanakan di 10 kabupaten guna mencetak lulusan yang sesuai kebutuhan industri daerah.
Untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan, Pemprov NTT mengalokasikan Rp96,53 miliar guna meningkatkan kemantapan jalan provinsi serta mengusulkan skema Inpres Jalan Daerah (IJD). Program elektrifikasi juga dilaksanakan dengan pemasangan listrik bagi 150 kepala keluarga di enam kabupaten guna mendukung aktivitas ekonomi dan proses belajar anak.
Gubernur juga menyoroti Program MeJa Rakyat (Melki Johni Melayani Rakyat) sebagai front office pengaduan publik tingkat provinsi. Hingga 2025, sebanyak 429 pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti dengan tingkat penyelesaian mencapai 100 persen dan standar waktu respons maksimal 3×24 jam.
Mengakhiri pidatonya, Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk terus memperkuat fondasi pembangunan dan memastikan setiap kebijakan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....