RRI.CO.ID, Sumba - Wakil Bupati Sumba Barat, Thimotius Tede Ragga, S.Sos. memimpin Apel Kerja yang digelar di halaman Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waikabubak, Rabu, 11 Februari 2026. Apel tersebut diikuti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) dari tiga instansi, yakni RSUD Waikabubak, Dinas Pertanian, dan Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Barat.

Dalam amanatnya, Wakil Bupati Thimo menegaskan sejumlah prioritas strategis pemerintah daerah, khususnya peningkatan mutu layanan kesehatan serta respons cepat terhadap persoalan di sektor pertanian dan peternakan. Ia menyampaikan bahwa apel lintas instansi ini menjadi momentum memperkuat koordinasi dan tanggung jawab bersama dalam pelayanan publik.

Kepada jajaran RSUD Waikabubak, Wakil Bupati menekankan bahwa rumah sakit merupakan garda terdepan pelayanan kemanusiaan. Karena itu, ia meminta seluruh tenaga kesehatan dan manajemen rumah sakit memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Menurutnya, pelayanan kesehatan membutuhkan dedikasi tinggi, komitmen waktu, serta sikap profesional demi menjamin keselamatan dan kenyamanan pasien.

Di sektor pertanian, Thimo menginstruksikan Kepala Dinas Pertanian hingga Penyuluh Pendamping Lapangan (PPL) untuk meningkatkan pengawasan di lapangan. Ia menyoroti adanya indikasi serangan penyakit pada tanaman padi berusia sekitar satu bulan yang mulai menguning. Dinas Pertanian diminta segera melakukan deteksi dini serta langkah penanggulangan guna mencegah meluasnya kerusakan dan potensi gagal panen.

Selain itu, Ia juga menyoroti persoalan verifikasi penerima pupuk bersubsidi. Berdasarkan temuan di lapangan, sekitar 35 persen lahan sawah penerima bantuan pupuk berada di bawah penguasaan penerima gadai. Untuk itu, Thimo memerintahkan pendataan ulang secara menyeluruh terhadap pemilik lahan asli dan pihak penggadai agar distribusi pupuk tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan.

Sementara itu, pada sektor peternakan, Wakil Bupati mengungkapkan adanya kendala koordinasi dengan kementerian di tingkat pusat akibat belum lengkapnya data daerah dalam sistem nasional. Data penting seperti angka vaksinasi, persebaran penyakit hewan, serta populasi ternak di Sumba Barat disebut belum tercatat secara komprehensif di database kementerian. Kondisi tersebut dinilai menghambat proses pengajuan proposal bantuan dari pemerintah pusat.

Sebagai langkah perbaikan, Dinas Peternakan diminta segera melakukan pendataan periodik yang akurat dan terintegrasi. Wakil Bupati Thimo menegaskan bahwa ketersediaan data yang valid menjadi kunci dalam perencanaan program serta akses dukungan anggaran dari pemerintah pusat, demi mendorong kemajuan sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Sumba Barat.