KBRN, Samarinda: Suku Kutai memiliki sistem stratifikasi sosial yang unik karena dipengaruhi kuat oleh sejarah monarki Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Pengaruh monarki tersebut menciptakan pembagian kasta yang membedakan golongan bangsawan dengan rakyat jelata secara jelas.

Berdasarkan publikasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, lapisan tertinggi dalam Suku Kutai diduduki oleh golongan bangsawan. Status kebangsawanan ini ditandai dengan penggunaan gelar seperti 'Aji', 'Aji Bambang', hingga gelar tertinggi yakni 'Aji Sultan'.

Baca juga: Suku Kutai Miliki Peradaban Literasi Tertua Nusantara

Di bawah kaum bangsawan, terdapat golongan 'Kawulo' atau rakyat merdeka. Kelompok Suku Kutai ini terdiri dari petani, nelayan, dan pedagang yang memiliki hak penuh sebagai warga negara dalam tatanan kesultanan.

Tokoh agama dan tetua adat menempati posisi terhormat dalam lapisan rakyat merdeka tersebut sejak masuknya Islam. Peran alim ulama menjadi sangat sentral dalam memberikan pertimbangan moral bagi masyarakat di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam.

Meskipun pada masa lampau terdapat golongan hamba sahaya, struktur tersebut kini telah dihapus sepenuhnya dari kehidupan Suku Kutai. Penghapusan ini sejalan dengan masuknya nilai-nilai Islam dan sistem administrasi pemerintahan modern yang mengedepankan asas kesetaraan.

Dalam hal garis keturunan, Suku Kutai menganut sistem kekerabatan bilateral atau parental yang menarik garis dari ayah maupun ibu. Sistem ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam pembagian warisan serta penentuan silsilah keluarga besar secara adil.

Mekanisme mobilitas sosial dalam Suku Kutai juga dapat terjadi melalui proses perkawinan antar lapisan masyarakat yang berbeda. Rakyat biasa yang menikah dengan bangsawan sering kali mendapatkan gelar penghormatan sebagai bentuk pengakuan status dalam adat.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mencatat bahwa tradisi seperti 'Mendudus' atau prosesi penyucian tetap dilakukan oleh kalangan bangsawan. Ritual ini merupakan upaya menjaga marwah struktur sosial sekaligus melestarikan identitas budaya yang telah berakar selama berabad-abad.

Hingga saat ini, Suku Kutai tetap mempertahankan struktur adat melalui lembaga resmi yang bermitra dengan pemerintah daerah. Kepala Adat memiliki tanggung jawab besar dalam menyelesaikan sengketa antarwarga berdasarkan hukum adat yang masih dihormati masyarakat.

Keberadaan struktur sosial ini membuktikan bahwa Suku Kutai mampu mengintegrasikan sistem monarki kuno dengan tatanan masyarakat modern. Pelestarian nilai-nilai ini menjadi kunci penting dalam menjaga harmoni sosial di wilayah Kalimantan Timur di masa depan.