KBRN, Samarinda: Upaya pengendalian banjir di Kota Samarinda masih menghadapi tantangan besar, terutama keterbatasan anggaran dan persoalan sosial di lapangan. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Samarinda, Hendra Kusuma, kepada rri.co.id, Selasa (2/9/2025).

Menurutnya, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir membutuhkan biaya yang sangat besar. Sementara anggaran daerah dinilai belum mencukupi untuk membiayai seluruh program. Karena itu, pihaknya aktif mengupayakan dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat.

“Alhamdulillah, tahun ini kami mendapat bantuan keuangan provinsi untuk pelaksanaan pengendalian banjir, seperti di Juanda dan Pasundan. Kalau hanya APBD kota, jelas tidak cukup,” kata Hendra.

Selain masalah biaya, tantangan lain adalah konflik sosial terkait pembebasan lahan. Banyak lokasi potensial pembangunan saluran atau kolam retensi ternyata masih dimiliki masyarakat. Proses negosiasi dan pembebasan lahan ini memakan waktu lama sehingga membuat target pekerjaan bisa mundur hingga beberapa tahun.

Di sisi lain, PUPR Samarinda tetap berupaya menjalankan program fisik yang mendesak. Di antaranya peningkatan drainase di beberapa jalan, normalisasi Sungai, serta pengerjaan kolam retensi di Bengkuring, Sempaja, Pampang, dan peningkatan Folder Air Hitam.

“Kolaborasi dengan pusat dan provinsi tetap kami jalankan. Untuk Sungai Karang Mumus misalnya, ada pembagian tugas antara Pemkot, Pemprov, dan BWS dalam pengerjaan normalisasi hingga penurapan,” katanya.

Hendra menekankan, partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian dalam mengatasi banjir. “Kami berharap warga sadar menjaga kebersihan lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan dan rutin kerja bakti, itu sangat membantu,” ujarnya.

Ia juga meminta masyarakat bersabar bila aktivitas pembangunan pengendalian banjir mengganggu kenyamanan lalu lintas. “Gangguan itu konsekuensi sementara. Semua ini demi kebaikan Kota Samarinda,”katanya, mengakhiri.