KBRN, Samarinda: UPTD PPA Kalimantan Timur masih menghadapi tantangan kekurangan tenaga profesional seperti psikolog dan pekerja sosial. Hal ini tentunya mempengaruhi penanganan terhadap kasus kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Kepala UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur, Kholid Budhaeri, SH., M.Si., mengatakan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di unitnya tercatat terjadi di sejumlah kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Timur.

"SDM di Kutai Barat dan Mahakam Ulu masih kurang, pelan-pelan akan dipenuhi dengan diklat dan pelatihan," kata Kholid kepada RRI Senin (1/9/2025).

Meskipun banyak lembaga dan komunitas yang juga hadir untuk membantu penanganan perlindungan terhadap perempuan dan anak, namun Khoiri tetap mengatakan pentingnya kehadiran UPTD PPA yang berlandaskan hukum jelas.

"Ada beberapa lembaga yang menangani perempuan dan anak, tapi dari negara hadir untuk melayani perlindungan dan anak yaitu UPTD PPA. Sementara lembaga lain adalah relawan yang memiliki ketertarikan dan bersedia untuk mendarmabaktikan tenaganya untuk membantu perlindungan perempuan dan anak," ujarnya.

Untuk menjangkau pelayanan hingga ke pelosok Kutai Barat dan Mahakam Ulu, pihaknya aktif berkordinasi dengan para relawan.

"Kami selalu berkordinasi, contoh ada TRC PPA, masyarakat lebih akrab, tapi dalam hal penanganan tetap membutuhkan UPTD. Karena di tingkat kelembagaan, UPTD lebih siap untuk pendampingan terutama lintas kabupaten dan provinsi," ujarnya.

Mengingat karakter geografis Kalimantan Timur yang jauh dan memiliki medan berat, kebutuhan akan tenaga ahli justru lebih mendesak dan diharapkan segera menjangkau area pedalaman.